Jakarta, katakini.com - Plt. Deputi Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, gizi yang tidak memadai untuk ibu hamil dapat berdampak buruk pada ibu dan anak, seperti kematian ibu, kelahiran prematur, keguguran, kekurangan gizi, dan risiko kesehatan lainnya termasuk stunting.

Hal itu disampaikan saat mewakili Kepala BKKBN membuka acara Ambasador Talks with Embassy of Finland to Indonesia yang bertema "Sexual and Reproductive Health and Rights Among Women and Girls in Vulnerable Position with Reference to Stunting" yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (30/9).

"Memastikan gizi yang tepat adalah kunci untuk mengoptimalkan kesehatan anak perempuan, wanita hamil, ibu, dan bayi lahir. Oleh karena itu, intervensi sejak dini yang menargetkan remaja putri sangat penting terlebih mereka yang dalam posisi rentan," terang Dwi.

Menurut Dwi, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Karena itu, untuk mencapai target penurunan stunting diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah dan masyarakat.

"Kolaborasi dan dukungan dari mitra nasional dan internasional juga diperlukan untuk mendorong percepatan tercapainya target di 2024," kata Dwi.

Diakhir sambutannya Dwi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas jejaring kerja sama internasional yang dibangun antara BKKBN dan Kedutaan Finlandia. "BKKBN menyambut baik semua dukungan dari semua pihak, terutama yang langsung diberikan kepada masyarakat," tutur Dwi.

Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan menambahkan, beberapa tantangan di Indonesia yang meningkatkan risiko stunting pada anak, di antaranya ibu hamil dengan anemia, berat dan panjang badan lahir rendah, kasus bayi lahir prematur, perkawinan anak dan jarak kelahiran.

"Kita dapat melihat data, bahwa semua faktor yang meningkatkan risiko stunting masih tinggi, seperti bayi lahir prematur dengan 675.000 kasus berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 dan jarak kelahiran kurang dari 24 bulan dengan 663.000 kasus berdasarkan data SDKI 2017," tambah Ukik.

Selanjutnya Ambassador of the Republic of Finland to the Republic of Indonesia/ASEAN Mr. Jari Sinkari mengatakan, sangat mendasar bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri. Hak Kesehatan Reproduksi dan Hak Seksual adalah prioritas dan komitmen utama Finlandia.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan tujuan ini dalam hubungan multilateral dan bilateral kami, sekitar 100 tahun yang lalu kematian anak di Finlandia berada di bawah tingkat negara-negara kurang berkembang saat ini. Berdasarkan pengalaman kami sendiri, kami merasa bahwa memastikan layanan hak seksual dan kesehatan reproduksi bagi semua orang bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan bagi individu tetapi juga hal yang cerdas untuk dilakukan demi kesejahteraan seluruh bangsa," ucap Jari.

Jeri mengatakan, pelayanan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana merupakan komponen kunci untuk meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi stunting pada anak.

"Menyediakan layanan berkualitas tinggi dan non-diskriminatif untuk kesehatan dan hak seksual dan reproduksi harus menjadi prioritas kami dalam pemulihan pascapandemi. Ini sangat penting bagi mereka yang berada di posisi terpinggirkan dan rentan, misalnya perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas," imbuh Jari.

Director for Europe Affairs II Ministry of Foreign affair Republic of Indonesia Winardi H. Lucky mengatakan, pencegahan stunting dimulai dari pemenuhan nutrisi yang optimal.

"Nutrisi sangat penting untuk kesuksesan SDGs, nutrisi yang optimal merupakan salah satu indikator untuk mengatasi kelaparan, namun pandemi Covid-19 benar-benar berdampak negatif pada mata pencaharian keluarga, mengganggu akses ke makanan bergizi yang terjangkau, mengganggu layanan nutrisi penting, dan berdampak negatif pada praktik pemberian makan anak," tambah Winardi.