• News

Dianggap Belum Urgent, IBC Minta Evaluasi Proyek Security System DPR

Yahya Sukamdani | Selasa, 28/09/2021 11:31 WIB
Dianggap Belum Urgent, IBC Minta Evaluasi Proyek Security System DPR Gedung DPR

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam meminta DPR mengevaluasi kembali proyek security system yang saat ini proyeknya sedang berjalan.

Roy melihat proyek yang memakan anggaran APBN sebesar Rp58 miliar ini sebagai pemborosan uang rakyat di tengah situasi pandemi yang belum kunjung selesai.

"Kami mempertanyakan urgensinya. Proyek security system ini belum terlalu mendesak. Apalagi kita menginginkan DPR tidak memboroskan uang rakyat," kata Roy di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Berdasarkan data  website lpse.dpr, nama proyek Pengadaan Security System Gedung DPR R dengan kode rencana umum pengadaan (RUP) 29448400.

Proyek ini menggunakan sumber dana APBN 2021, dengan nilai pagu HPS Rp58.349.745.700,40.

Dalam web lpse tersebut dijelaskan bahwa tender diikuti 17 perusahaaan dan sudah ada pemenang tendernya, dengan nilai Rp56.061.745.300,00.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus memonitor seketat mungkin terhadap proyek ini, karena itu harus dijelaskan secara transparan," ujarnya lagi.

Bahkan Roy meminta agar pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang memiliki kewenangan tersebut perlu mengevaluasi keberadaan proyek tersebut.

"BURT dan Kesekjenan DPR harus berani menjelaskan kepada publik. Apakah pengadaan security system itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Sebab, jangan sampai menimbulkan persoalan dikemudian hari," ungkapnya.

Dikatakan Roy, DPR perlu instrospeksi dan berkaca terkait pengadaan barang dan jasa pada 2018, ternyata hasil audit BPK menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa,  tidak didukung dengan rencana kebutuhan.

"Berangkat dari sejumlah temuan BPK, Misalnya pengadaan barang pada tahun 2018, dan tahun 2019. Temuan BPK itu menunjukkan adanya kelemahan kontrol DPR. Seolah-olah hanya untuk menghabiskan anggaran yang belum habis terpakai," ujarnya.

Proyek security sistem DPR ini diduga mengorbankan Taman Belakang DPR yang cukup indah. Padahal, Taman Belakang DPR tersebut dibangun dengan dana yang cukup mahal.

Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso ketika dikonfirmasi mengatakan, proyek itu merupakan penggatian dan penataan security system.

"(Security System) yang ada sekarang sudah tidak lagi optimal. Apalagi DPR sebagai obyek vital negara ya harus dirawat dan dijaga," kata Agung.

Menurut Agung, dengan pagu anggaran sebesar Rp58 miliar itu, DPR akan memperbaiki security system yang telah rusak.

"Diganti dengan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

FOLLOW US