JAKARTA - DPD RI mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Pencanangan ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahapan dalam membangun suatu unit kerja yang reform, bebas dari korupsi, serta bersih dalam melayani.

“Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmannirahim, izinkan saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.

Rahman Hadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI akan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi melalui suatu unit kerja yang dapat menjadi percontohan, penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

“Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZI,” jelas Rahman Hadi.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kalinya berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 dari BPK RI.

"Ke depan saya berharap Sekretariat Jenderal DPD RI terus mempertahankan predikat ini sebagai kebanggaan bersama dan telah menjadi tradisi dalam kesekjenan,” harap LaNyalla.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan reformasi birokrasi merupakan langkah utama dan sistem pemerintah yang lebih baik dan efisien.

Sasarannya agar masyarakat bisa cepat menerima layanan yang bebas dari KKN.

“Maka birokrasi merupakan priotas untuk menjadikan Indonesia maju sesuai cita-cita bangsa. Untuk itu regulasi yang rumit harus segera disederhanakan,” paparnya.