Jakarta, katakini.com - Perusahaan pembuat es krim populer Amerika Ben & Jerry`s mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penjualan di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.

“Kami percaya itu tidak konsisten dengan nilai-nilai kami untuk es krim Ben & Jerry untuk dijual di Wilayah Pendudukan Palestina. Kami juga mendengar dan mengakui kekhawatiran yang dibagikan kepada kami oleh penggemar dan mitra tepercaya kami," kata perusahaan es krim yang berbasis di Vermont itu dalam sebuah pernyataan, dilansir AA, Kamis (22/07).

Tepi Barat dan Yerusalem Timur keduanya dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional dan semua aktivitas pemukiman Yahudi di sana adalah ilegal.

Langkah Ben & Jerry`s untuk menghentikan penjualan di wilayah pendudukan Israel disambut baik oleh warga Palestina.

“Keputusan ini adil dan bermoral. Wilayah Pendudukan Palestina bukan bagian dari Israel – dan menghentikan penjualan di wilayah tersebut akan membantu memberikan tekanan untuk mengakhiri pendudukan. Mudah-mudahan, B&J bukan yang terakhir mengambil langkah ini,” cuit Aida Touma-Suleiman, seorang politisi Palestina dan anggota Knesset Israel sejak 2015.

Gerakan Boikot, Divestasi & Sanksi (BDS), yang telah lama berusaha untuk mengakhiri dukungan internasional, memuji keputusan itu sebagai langkah tegas untuk mengakhiri keterlibatan perusahaan dalam pendudukan Israel dan pelanggaran hak-hak Palestina.

“Kami dengan hangat menyambut keputusan mereka tetapi menyerukan Ben & Jerry untuk mengakhiri semua operasi di Israel apartheid,” kata gerakan itu.

Perdana Menteri Israel, sementara itu, mengecam apa yang disebutnya langkah yang jelas-jelas anti-Israel.

Naftali Bennett berbicara dengan Alan Jope, kepala eksekutif Unilever, perusahaan induk Ben & Jerry`s, dan menyampaikan bahwa "ia memandang dengan sangat berat keputusan Ben & Jerry`s untuk memboikot Israel," kata kantor perdana menteri Israel dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Dia memperingatkan bahwa ini adalah tindakan yang memiliki konsekuensi berat, termasuk hukum dan bahwa Israel akan mengambil tindakan tegas terhadap boikot yang ditujukan terhadap warganya.