Surabaya, Katakini.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meninjau pembangunan proyek perumahan untuk prajurit Polri dan TNI AL, Black Stone Culinary Apartemen yang semula dikembangkan PT Sipoa Propertindo Abadi. Lokasinya hanya berjarak sekitar 4 km dari Bandara Internasional Juanda, di Sidoarjo, Jawa Timur. Pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama seluas 24.421 meter persegi diatas 2 sertifikat PT Sipoa Propertindo Abadi SHGB No. 03 seluas 13.639 meter persegi dan SHGB No 04 seluas 10.782 meter persegi.

"Sedangkan tahap kedua seluas 36.500 meter persegi yang akan dibangun diatas 3 sertifikat PT Sipoa Propertindo Abadi SHGB 103 seluas 13.855 meter persegi, SHGB 374 seluas 10.640 meter persegi, dan SHGB 102 seluas 12.005 meter persegi," ujar Bamsoet usai meninjau pembangunan Black Stone Culinary Apartemen, di Surabaya, Senin (28/6/21).

Pembangunan tahap pertama yang konstruksinya dibiayai Bank Tabungan Negara (BTN) ini terdiri dari 2.026 unit bangunan. Sebanyak 1.333 unit diantaranya diperuntukan apartemen, 675 unit SOHO, dan 18 unit Ruko. Pengembang juga sudah mengantongi berbagai izin proyek pembangunan.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tanggal 30 April 2021, pengembang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Amarta Karya (BUMN yang bergerak di bidang konstruksi) untuk melanjutkan pembangunan proyek Blackstone Culinary Apartemen. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021, pengembang juga telah menandatangani MoU dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) untuk penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartemen indent dan ready stock, khususnya bagi personil Polri. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses kemudahan untuk memiliki hunian tempat tinggal.

"Kehadiran PT Amarta Karya, BTN, dan Inkopol memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan pembangunan proyek pembangunan Blackstone Culinary Apartemen. Sehingga bisa memberikan manfaat kepada para konsumen. Kerjasama tersebut juga menjadi penanda gotong royong antara BUMN dengan pelaku usaha swasta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat," terang Bamsoet.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi kekurangan hunian untuk masyarakat pada tahun 2020 lalu mencapai 7,6 juta unit.

Sementara kebutuhan hunian baru per tahunnya diprediksi meningkat mencapai 800.000 unit.

"Data Bappenas memperkirakan setidaknya 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu personel Polri belum memiliki hunian layak. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 melaporkan, 80 persen jumlah keluarga di Indonesia sudah memiliki hunian, 20 persen lainnya masih tinggal dengan cara menyewa, menumpang di kerabat, hingga hidup nomaden," pungkas Bamsoet.