Jakarta, Katakini.com,- Indonesia menegaskan belum mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan baru zionis Israel.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni yang menyatakan Israel siap menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim di Asia Tenggara.

“Karena fokus utama Indonesia saat ini, kita sangat mengharapkan dihidupkannya kembali proses perdamaian,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani kepada Anadolu Agency, Senin.

Menurut Kadir, pernyataan yang menyebut akar persoalan Israel-Palestina adalah konflik Israel dengan Hamas merupakan upaya memutarbalikkan fakta.

Kadir menegaskan akar persoalan Israel-Palestina adalah pendudukan serta perampasan hak dan tanah warga Palestina.

Menurut dia semua sudah jelas sejak puluhan tahun yang lalu.

Karena akar masalah adalah penjajahan, Indonesia meyakini satu-satunya jalan yakni dengan menghormati hak rakyat Palestina sesuai parameter internasional.

Kadir optimis dialog dan perdamaian mungkin terjadi apabila hak warga Palestina terpenuhi.

Indonesia akan terus menggalang dukungan internasional bagi Palestina di berbagai forum.

Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, dalam wawancara baru-baru ini dengan Jerusalem Post, mengatakan Israel siap menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim di Asia Tenggara.

“Kami bersedia berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami,” terang dia.

 

- Perdamaian semakin sulit di bawah PM Bennett

Kadir juga memprediksi proses mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina akan semakin sulit seiring pergantian perdana menteri di Israel yang kini dijabat Naftali Bennett.

Adapun Bennet dikenal karena menolak keras konsep negara Palestina dan sangat mendukung pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

“Karena kita ketahui bahwa haluan politik pemerintahan Israel yang baru ini cukup keras, terutama terkait ide two state solution dan pembangunan illegal settlement,” kata Kadir.

Menyoal dampak langsung dari pergantian kepemimpinan tersebut, Kadir mengungkapkan tidak ada dampak signifikan bagi Indonesia karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.(AA)