Bogor, Katakini.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, tentang diperlukannya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan.

"Ibu Megawati tadi menegaskan ada baiknya amandemen UUD Tahun 1945 dilakukan sekali lagi, agar bisa dihadirkan kembali haluan negara. Sehingga, bangsa Indonesia memiliki bintang penunjuk arah pembangunan nasional," ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan untuk Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, di kampus Universitas Pertahanan RI, Bogor, Jumat (11/6/21).

Berbekal pengalaman memimpin Indonesia sejak 2001-2004, membuat Megawati mendukung agar MPR RI memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan haluan negara.

Megawati merasakan sendiri, ketiadaan haluan negara membuat roda pembangunan tidak berjalan lancar.

"Karena ketiadaan haluan negara, pembangunan yang dilakukan Indonesia kerap maju-mundur dalam pembangunan. Maju selangkah, mundur dua langkah. Maju dua langkah, mundur selangkah. Seperti menari Poco-Poco. Keberlanjutan dan kesinambungan antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah pun tidak terjadi," urai Bamsoet.

Selama memimpin Indonesia Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di bidang ekonomi, misalnya, Megawati berhasil menaikan pendapatan per kapita bangsa Indonesia. Dari sekitar USD 465 pada tahun 1997, menjadi USD 930 pada tahun 2004.

"Selama kepemimpinan Bu Mega, nilai ekspor Indonesia berhasil naik. Dari USD 57,158 miliar pada tahun 2002 menjadi USD 61,02 miliar pada tahun 2003. Berkat kepemimpinamnnya, Bu Mega juga berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi, setelah berhasil meyakinkan banyak pimpinan perusahaan migas internasional untuk berinvestasi di Indonesia, dengan nilai total mencapai Rp 200 triliun per tahun," jelas Bamsoet.

Megawati juga berhasil menyelesaian konflik Poso yang telah berlangsung sejak 1998. Serta penyelesaian konflik Aceh dan Ambon.

"Beliau jugalah yang mengantarkan Indonesia menerapkan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekaligus sukses penyelenggarakan Pemilu Presiden dan suksesi kepemimpinan nasional secara damai, aman, dan kondusif," pungkas Bamsoet.