Katakini.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi (KPBRN) meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat program reformasi birokrasi.

"Saya minta Menteri PANRB melakukan langkah-langkah percepatan," kata Wapres Ma’ruf saat menerima Sekretaris Eksekutif KPBRN Eko Prasojo di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Wapres juga mendesak Eko Prasojo dan jajaran KPBRN lainnya untuk segera menyelesaikan peta jalan (roadmap) atau rencana strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

"Saya ingin roadmap, kalau memang masih relevan, diteruskan. Kalau memang perlu ada revisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat, atau mungkin perlu penyesuaian," kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta jajarannya di KPBRN untuk melaporkan kemajuan proses reformasi birokrasi di Tanah Air sehingga dapat menyusun rencana strategis yang sesuai.

"Sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah di mana dari masing-masing yang diinginkan itu, dari target-target yang ingin dicapai itu," katanya.

Sementara itu, Eko Prasojo mengatakan ada dua program prioritas dari KPBRN yang dijalankan untuk reformasi birokrasi. Kedua program prioritas tersebut ialah penataan struktur organisasi dan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan birokrasi.

"Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini," kata Eko.

KPBRN juga mendorong birokrasi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk bersifat fleksibilitas terhadap para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di institusi pemerintah tersebut.

"Ini supaya orang tidak berkareir di satu tempat saja. Jad,i seperti auditor, akuntan, analis kebijakan itu nanti tidak hanya berkarier di satu kementerian, tetapi bisa berputar di banyak kementerian," ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman resmi Wapres RI, Jakarta, Kamis, ialah Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.