Katakini.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus berperan untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah.

Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

"Mengikuti prosedur itu penting, tapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Ini juga harus secara akuntabel, efektif, dan efisien," kata Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5/2021).

Hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Presiden Jokowi mengatakan, yang ditunggu rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan, pengawasan harus menjamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran.

"Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan telah berkali-kali menyatakan tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi disaat sekarang ini.

"Semuanya harus hemat dalam rangka menghadapi pandemi. Disaat semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi," katanya.

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data untuk mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah melalui optimalisasi laboratorium data forensik yang telah dikembangkan.

"Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami harapkan belanja lebih efektif dan percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai," katanya.