Katakini.com - Sejumlah partai politik di Myanmar menolak menghadiri pertemuan dengan komisi pemilihan umum baru yang dibentuk junta militer, lansir Myanmar Now pada Kamis.

Liga Nasional Shan untuk Demokrasi (SNLD), partai etnis berpengaruh di Myanmar, menyampaikan tindakan junta militer telah bertentangan dengan prinsip partainya.

Sekjen SNLD Sai Lek mengatakan keputusan itu dibuat setelah pertemuan komite eksekutif pusat partai.

“Tindakan junta bertentangan dengan sikap dan ambisi politik SNLD. Itulah mengapa kami menolak undangan dari komisi pemilihannya. Kami memboikot tindakan mereka dan mengutuk mereka,” kata Sai Lek.

Komisi pemilu yang baru dibentuk dijadwalkan bertemu dengan partai politik di Naypyitaw pada Jumat.

Ini akan menjadi pertemuan pertama sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pada 1 Februari.

Partai etnis lainnya, termasuk Partai Nasional Ta`ang, Liga Arakan untuk Demokrasi, dan Organisasi Nasional Union Pa-O, juga menolak undangan pertemuan tersebut.

“Partai kami dibangun di atas nilai-nilai demokrasi. Keputusan diambil setelah semua anggota komite eksekutif pusat mengadakan pertemuan,” kata Tar Kyaw Aung, sekretaris Partai Nasional Ta`ang.

Partai Demokrat untuk Masyarakat Baru dan Partai Rakyat, yang dibentuk para veteran pemberontakan 1988 melawan pemerintahan militer, juga mengumumkan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

Namun Partai Rakyat Negara Bagian Kachin, yang dibentuk empat partai politik kecil berbasis di Kachin, mengatakan akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Gumgrawng Awng Hkam, wakil ketua umum partai, mengatakan keputusan hadir diambil setelah rapat 12 anggota komite eksekutif pusat.

“Ada beberapa yang menentang undangan dan ada yang mengusulkan agar kami pergi. Mayoritas setuju untuk menerima undangan, jadi kami akan pergi,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum baru dibentuk oleh junta sepekan setelah kudeta terhadap pemimpin NLD Aung San Suu Kyi.

Junta menunjuk pejabat militer Thein Soe sebagai ketua KPU baru  untuk menggantikan Hla Thein yang dituduh membiarkan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Setelah kudeta, militer membentuk Dewan Administrasi Negara, yang terdiri dari pejabat militer dan anggota dari sejumlah partai oposisi kecil.

Di antara partai-partai yang diwakili dalam dewan pemerintahan yang baru adalah Partai Perintis Rakyat, Partai Rakyat Kayin, Partai Demokratik Nasional Baru, dan Kekuatan Demokratik Baru.(Anadolu Agency)