Katakini.com – Negara anggota G7 dan Uni Eropa "dengan tegas" mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Myanmar terhadap aksi protes damai menyusul perebutan kekuasaan oleh militer negara itu.

"Militer dan polisi harus menahan diri dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional," kata para menteri luar negeri G7 dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima. Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata mereka.

"Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta," tambah pernyataan itu.

G7 dan Uni Eropa mengungkapkan keprihatinan mereka tentang "tindakan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi" melalui pemadaman internet dan perubahan hukum yang "kejam".

"Penyerangan sistematis terhadap pengunjuk rasa, dokter, masyarakat sipil, dan jurnalis harus dihentikan, dan keadaan darurat harus dicabut," desak kelompok G7.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari, beberapa jam setelah menahan pemimpin de facto dan Penasihat Negara Suu Kyi serta anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.

Kudeta terjadi beberapa jam sebelum pertemuan pertama parlemen yang baru dibentuk di negara itu yang dijadwalkan untuk bersidang setelah pemilihan pada November, di mana NLD memperoleh kemenangan besar.

Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena "kecurangan” pada pemilihan yang menyebabkan dominasi NLD di parlemen. Pergantian kekuasaan secara paksa memicu protes anti-kudeta di seluruh negeri.

Kelompok G7 mengulangi seruannya untuk pembebasan "segera dan tanpa syarat" dari mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dan menyuarakan komitmen untuk mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka menegakkan demokrasi dan kebebasan.

G7 atau Grup 7 adalah sekelompok tujuh negara kuat dalam ekonomi global yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.(Anadolu Agency)