Jakarta, katakini.com - Seiring dengan mulai didistribusikannya vaksin Covid-19 ke seluruh Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menjelaskan gambaran umum dan strategi vaksinasi Covid-19 dalam 15 bulan mendatang.
Adapun mereka penerima prioritas vaksin adalah para tenaga kesehatan, orang tua, mereka yang beresiko tinggi, dan TNI Polri. Meski masuk ke kelompok prioritas, namun sejauh ini, TNI Polri belum dijadwalkan menerima vaksin.
Wakil Ketua Komisi III
Ahmad Sahroni meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera memprioritaskan dan menjadwalkan vaksinisasi bagi TNI dan Polri setelah Tenaga Kesehatan.
“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara,” ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (25/1).
Selanjutnya, Sahroni menyebut bahwa prioritas bagi TNI-Polri ini penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para Nakes. Sahroni menyebut, kedua elemen tadi adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.
“Polisi dan Tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para Nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun. Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali,” sambungnya.
Terakhir, Sahroni juga menyebutkan bahwa di negara lain pun, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara. Karena itu, sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.
“Kayak misalnya di Rusia, mereka usah kongkrit tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus di priotitaskan. Kalo untuk anggota DPR bisa belakangan saja,” demikian Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI F-NasDem, Ahmad Sahroni.
