Katakini.com - Otoritas Palestina mengutuk kebijakan ekspansi dan agresi Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu pagi.

Israel bertujuan untuk menciptakan realitas baru yang terciptanya solusi dua negara dan kedaulatan Palestina atas wilayahnya menjadi tidak mungkin, kata Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Tel Aviv menargetkan mengusir sekitar 30 keluarga Palestina di Yerusalem Timur demi asosiasi pemukim Yahudi sayap kanan, kata Abu Rudeina.

Dia juga meminta komunitas internasional untuk segera campur tangan dan mengambil tindakan konkret sekaligus segera mencegah Israel dan menghentikan tindakannya.

Pada November, Pengadilan Pusat Israel di Yerusalem menolak permohonan izin zonasi dari sekelompok keluarga Palestina yang telah tinggal di lingkungan Silvan di Yerusalem Timur sejak 1963.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kantor Nasional untuk Memerangi Permukiman dan Pertahanan Tanah yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), keputusan pengadilan Israel berarti bahwa 30 keluarga Palestina akan didenda $ 200.000 dan diusir dari rumah mereka.

-Israel usir puluhan orang Palestina  dari rumahnya setiap tahun

Otoritas Israel mengancam akan menghancurkan ribuan rumah milik warga Palestina di Yerusalem Timur, yang berada di bawah pendudukan, mengklaim bahwa mereka tidak memiliki izin.

Menurut laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), otoritas Israel telah menghancurkan setidaknya 90 rumah di Yerusalem Timur sejak awal tahun 2020. Oleh karena itu, lebih dari 100 warga Palestina kehilangan tempat tinggal.

Memperhatikan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menerapkan langkah-langkah tersebut, warga Palestina mengatakan bahwa itu adalah "bagian dari kebijakan intimidasi dan Yudaiisasi Israel terhadap kota itu".

Pemerintah kota Israel sering memungut biaya pembongkaran dari orang-orang yang rumahnya hancur.

Lebih dari 5.000 rumah milik warga Palestina di Yerusalem Timur telah dihancurkan oleh pasukan Israel sejak 1967, menurut sumber dari Palestina.(Anadolu Agency)