Katakini.com - Forum Satu Bangsa meminta agar hujatan-hujatan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya dihentikan karena sudah melebar keluar dari substansi permasalahan.

Forum ini juga meminta agar segera digelar dialog nasional agar mengurangi ketegangan sosial yang berdampak buruk pada keutuhan bangsa dan negara.

“Hujatan-hujatan kepada HRS sebaiknya dihentikan karena sudah melebar keluar dari substansi permasalahan,” kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azum dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/11/2020).   

Hery merasa prihatin dengan terjadinya berbagai dinamika sosial politik pasca kepulangan HRS dari Arab Saudi. 

Dia menyebutkan, sejak kepulangannya pada 10 November 2020 lalu hingga kini, polemik terkait HRS dan pengikutnya memang tidak pernah berhenti.

Mulai dari penyambutan besar-besaran hingga perayaan maulid dan pernikahan putrinya yang menimbulkan kerumuman luar biasa ditengah kondisi bangsa Indonesia tengah berjuang mengakhiri pandemi Covid-19 melalui penerapan protokol Kesehatan.

Menurut Hery, polemik tersebut kian memanaskan situasi politik khususnya terkait hubungan kelompok HRS yang selalu mengatasnamakan agema dengan pemerintah Jokowi.

Sementara hubungan Presiden Joko Widodo dengan dua pimpinan ormas Islam terbesar yang moderat, NU dan Muhammadiyah, terus mengalami dinamika pasang-surut terutama setelah penyusunan Kabinet dan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.   

Dinamika oposisi dan apatis kelompok Islam inilah, menurut Hery, dapat berdampak buruk bagi Pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin.

Untuk itu Hery merasa perlu untuk mengusulkan dialog nasional di kalangan ormas-ormas yang memiliki komitmen terhadap NKRI dan keberagaman, apapun latar belakang agama dan kelompoknya.   

“Sebab, jika ketegangan sosial tetap dipertahankan, akan mengakibatkan social distrust yang serius dan dapat mengancam keutuhan Bangsa dan Negara,” kata Hery seperti dilansir republika.co.id.

"Jangan sampai wibawa Pemerintah dijatuhkan oleh tekanan massa atau kelompok kepentingan apapun,” tegasnya. 

Mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu menerangkan dialog Nasional akan mengungkap ganjalan-ganjalan komunikasi maupun substansi yang mengakibatkan kebuntuan politik sehingga TNI dan Polri harus turun tangan secara langsung.

Selanjutnya, Hery meminta agar FPI menahan diri untuk tidak bertindak lebih jauh dengan ujaran-ujaran yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Selain itu, Hery juga meminta agar status hukum HRS segera diputuskan agar tidak bercampur-aduk antara hukum dan politik.

“Hukum tidak boleh digunakan secara semena-mena untuk kepentingan politik, dan sebaliknya tekanan massa jangan sampai mengubah status hukum seseorang. Hukum harus ditegakkan agar wibawa pemerintah dan negara terjaga," ujar tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu.