Katakini.com – Pemerintah akan menyediakan layanan sinyal 4G kepada 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang hingga kini belum mendapat akses internet secara memadai.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan desa dan kelurahan tersebut akan mendapatkan layanan sinyal 4G hingga tahun 2022.

“Sehingga seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T akan tersambung sinyal 4G pada 2022,” ujar Menteri Johnny dalam konferensi pers virtual sesudah pertemuan dengan pimpinan operator seluler, Selasa.

Total kelurahan dan desa di Indonesia sebanyak 12.548.

Dia menjelaskan pada 2020 sebanyak 1.209 desa dan kelurahan akan memiliki jaringan sinyal 4G melalui pembangunan infrastruktur komunikasi oleh Badan Layanan Umum Bakti Kominfo.

Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan akan tersambung jaringan 4G dan pada 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan.

Dia menambahkan pimpinan operator seluler juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jaringan 4G di 3.435 desa dan kelurahan di wilayah selain 3T atau di wilayah komersial.

Menteri Johnny mengatakan pemerintah dan operator berupaya meningkatkan jaringan dari 3G ke 4G secara lebih merata.

Selain itu, dia mengatakan BLU Bakti Kominfo juga akan ambil bagian dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di destinasi wisata super prioritas seperti di Mandalika dan Labuan Bajo yang akan menggelar kegiatan internasional Moto GP tahun depan dan G20 Summit tahun 2023.

“Operator seluler berikan komitmen peningkatan infrastruktur TIK dengan membangun BTS (Base Transceiver Station) di destinasi super prioritas dan wilayah penunjangnya yang masuk kategori 3T diselesaikan Bakti Kominfo,” urai Menteri Johnny.

Selain itu, dia menambahkan fasilitas kesehatan di Indonesia juga akan mendapatkan jaringan sinyal 4G pada kuartal keempat tahun ini melalui Bakti Kominfo untuk 3.126 fasilitas layanan kesehatan.

Menteri Johnny mengatakan pemerintah bersama operator seluler mengevaluasi 10 tahun pertama liberalisasi operator seluler, khususnya dalam rangka efisiensi pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia untuk memperkecil disparitas layanan jaringan.

“Kami (pemerintah dan operator) juga bahas potensi pengembangan industri telekomunikasi di 10 tahun kedua liberalisasi operator seluler,” lanjut dia.

Menurut Menteri Johnny, transformasi digital menjadi keharusan dan tulang punggung pembangunan berbagai sektor sebagai dampak Covid-19, termasuk untuk pemanfaatan spectrum sharing oleh para operator.

Dia menambahkan pemerintah juga memperpanjang lisensi 10 tahun kedua kepada para operator dengan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz.(Anadolu Agency)