Katakini.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai rencana pemerintah melakukan digitalisasi sekolah pada tahun 2021 belum matang.

Anggota PKS yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, proyek digitalisasi menelan anggaran hingga Rp3 triliun dan diproyeksikan untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), tapi hasilnya belum maksimal.

“Wilayah 3T belum ter-cover penuh jaringan internet. Sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap. Harusnya selesaikan PR ini dulu,” kata Faqih di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Proyek digitalisasi sekolah di wilayah 3T ini rencananya dengan melakukan pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK), kata mantan Pelajar Islam Indonesia (PII) itu, selain belum matang juga tidak tepat sasaran. Apalagi, data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri menyebutkan, akses internet hingga belum bisa diakses 100 persen di wilayah 3T.

"Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” ujarnya.

Dia merujuk data Kominfo 2020 bahwa infrastruktur 4G yang dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G.

Menurut mantan ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS untuk Kabupaten Tegal ini, bila jaringan internet tidak dibenahi dulu, maka bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah yang tidak produktif bagi pembelajaran.

"Surveinya, kan, 60 persen guru masih gagap teknologi informasi. Perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” bebernya.

Peningkatan kualitas SDM, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi keniscayaan untuk diprioritaskan. Apalagi, terang mantan  Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah itu, di masa pandemi seperti sekarang ini kreatifitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual.

“Menteri Nadiem ini nampaknya kurang dapat dukungan data yang cukup. Sebaiknya walaupun think globally, tapi harus tetap act locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri,” pungkasnya.