Katakini.com - Pemerintah India melarang semua pertemuan keagamaan di Kashmir, termasuk Muslim. Tetapi kegiatam ziarah Hindu masih dimungkinkan berlangsung, meski kematian Covid-19 meningkat dan tindakan penguncian aktif.

Pemerintah daerah yang mengelola wilayah Jammu dan Kashmir mengeluarkan larangan semua pertemuan sosial dan keagamaan. Tetapi ziarah Hindu dilaporkan dikecualikan dari keputusan tersebut.

Dilansir di Al Araby, umat Hindu diizinkan mengunjungi kuil di gua Amarnath, pada ketinggian 3.888 meter di daerah Phalgam, Kashmir selatan. Gua ini menampung Shiva Lingam, simbol suci bagi umat Hindu di seluruh dunia.

Pihak berwenang mengatakan ziarah akan dilakukan dalam "cara terbatas", dimulai pada akhir bulan. Hanya 500 peziarah Hindu diizinkan datang per harinya.

Kepala Sekretaris wilayah tersebut, BVR Subrahmanyam, berpidato di sebuah pertemuan di Mahkamah Agung India. Ia menegaskan langkah-langkah pembatasan Covid-19 akan dipatuhi.

Periode waktu untuk ziarah telah dikurangi dari 42 hari menjadi 15. Tetapi para kritikus telah memperingatkan orang-orang yang datang dari negara-negara India lainnya  akan membawa virus Covid-19 ke wilayah tersebut.

Orang Hindu yang datang ke wilayah Kashmir disebut akan disampel, diuji, dan dikarantina.

"Sudah ada lebih dari 8.000 kasus di sini. Sejak tiga hari terakhir, lebih dari 20 kematian telah terjadi," kata seorang dokter yang menangani kasus Covid-19 di wilayah tersebut yang dilansir Al Araby dari Anadolu Agency, Selasa (7/7/2020).

Ia juga menyebut jika dirinya bertanya-tanya kepada pemerintah apakah mampu menanggung krisis ini lebih banyak. Jammu dan Kashmir sendiri telah menjalankan kuncian selama 11 bulan.

Keputusan untuk mengizinkan ziarah Hindu berlangsung hanya di negara mayoritas Muslim, dapat menyebabkan masalah di wilayah tersebut. Sementara, saat ini kekerasan membayangi wilayah-wilayah itu.

Di tengah wabah Covid-19, kekerasan telah meningkat di Kashmir dalam beberapa bulan terakhir. Ini terjadi ketika India meningkatkan operasi kontra-pemberontakannya.

Paling tidak 143 pemberontak, 54 pasukan pemerintah dan 32 warga sipil tewas dalam lebih dari 100 operasi militer di seluruh Kashmir sejak Januari. Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Jammu-Kashmir, sebuah kelompok hak asasi setempat, dalam sebuah laporan baru-baru ini.

India dan Pakistan mengklaim wilayah itu secara keseluruhan. Kashmir mendukung tujuan pemberontak mempersatukan wilayah itu, baik di bawah kekuasaan Pakistan atau sebagai negara merdeka.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak anti-India, sementara Pakistan membantahnya. Pakistan mengatakan hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik kepada para militan dan Kashmir yang menentang pemerintahan India.

Pemberontak telah melawan pemerintahan India sejak 1989. Sekitar 70.000 orang telah tewas dalam pemberontakan dan penindasan militer India berikutnya.