Katakini - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai manajemen isu yang dimainkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat buruk dan cenderung membahayakan.

“Berbagai isu yang dilontarkan Pemerintah saat ini sering menimbulkan kontroversi sehingga mengakibatkan rakyat gelisah,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto di Jakara, Minggu (21/6/2020).

Oleh karena itu, Mulyanto meminta Pemerintah mampu menahan diri untuk tidak mengobral isu sensitif.

Menurut Wakil Rakyat asal Dapil Banten III ini, Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih melanda, sebaiknya Pemerintah fokus menuntaskan masalah besar ini ketimbang memunculkan isu baru yang tak produktif.

Lantaran sering melontarkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi, Mulyanto pun menganggap negara Indonesia seperti tak punya pemimpin yang dapat menyaring serta menyusun skala prioritas pekerjaan. Semua pekerjaan, seolah-olah ingin dikerjakan dalam waktu yang sama. Namun sayang, caranya sangat tidak profesional.

Isu kenaikan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum selesai, tagihan listrik PLN melonjak, penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan, harga BBM yang seharusnya disesuaikan dengan harga minyak global belum terealisasi, sudah muncul isu penghapusan solar dan premium serta rencana pencabutan subsidi gas melon 3 kg.

Ditambah lagi isu tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang kesemuanya mengarah kepada tekanan pengeluaran bagi rumah tangga miskin dan mendekati miskin.

Daya tahan publik bisa jebol jika terus menerus dihantam serangkaian isu ini.

"Alih-alih mereka bisa berfikir sehat dan rasional, yang ada mereka malah bisa nekat berbuat tindakan yang destruktif, yang tidak kita harapkan,” kata dia melalui keterangannya, Minggu (21/06/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS ini pun berharap agar Pemerintahan Jokowi segera memperbaiki pola komunikasi ini.

"Jangan sampai berbagai isu itu berkembang secara bebas dan mengakibatkan kepanikan masyarakat yang sudah susah dengan himpitan ekonomi," katanya.

Hari ini misalnya, kata Mulyanto, badai penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah sangat meluas.

Tak hanya datang dari partai oposisi, seperti PKS dan Demokrat saja. penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, PGI dan KWI; ormas pemuda; rumah Pancasila, Kalangan Purnawirawan TNI dan Polri dan juga para akademisi dan lain-lain.

Tuntutan mereka, Pemerintahan Jokowi tidak hanya sekedar menunda pembahasan RUU tersebut, tetapi lebih tegas lagi, menolak membahasnya karena masyarakat khawatir, kalau pemerintah sekedar menunda, kelak pada masanya, pembahasan RUU ini dimunculkan lagi.

“Alasan masyarakat tersebut cukup masuk akal, apalagi secara bersamaan muncul isu penghapusan mata pelajaran agama dan akan digabungkan menjadi mata pelajaran agama, kepercayaan dan nilai-nilai Pancasila,” jelas Mulyanto.

Tidak hanya sampai di situ, Mulyanto juga menyoroti isu lain berpotensi membuat masyarakat panik seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan berbagai dampak turunannya.

Jika Pemerintah tidak mengelola isu dengan baik, Mulyanto khawatir akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan masyarakat.

Kemudian, lanjut Mulyanto, tak lama lagi, isu jaminan produk halal juga akan menyeruak, karena Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja bermaksud menghapus otoritas tunggal MUI sebagai satu-satunya lembaga pemberi fatwa halal.

Selain itu, dalam RUU tersebut diusulkan Usaha Mikro dan Kecil boleh mendeklarasikan secara sepihak (self declaration) produk/barang yang diproduksinya halal, tanpa melalui proses sertifikasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memang kita tidak boleh menghindari masalah yang muncul.

Berbagai masalah yang datang tersebut harus dihadapi dengan hati tenang dan kepala dingin.

“Namun demikian, sebagai bangsa berbudaya dan bermartabat, dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki, berbagai isu tersebut penting untuk dikelola dengan baik, secara proporsional, profesional dan tepat momentum. Jangan sampai masyarakat ‘meledak’ kepalanya karena datang isu yang bertubi-tubi mencekam mereka,” tegasnya.