Katakini.com - Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani menilai proses administasi menjadi penyebab serapan stimulus fiskal penanganan pandemi Covid-19 sangat rendah sampai dengan bulan Mei. Dari alokasi sebesar Rp87,5 triliun, realisasi baru tercapai 1,54%.

"Bidang kesehatan implementasinya kecil meski anggaran Rp 87,5 triliun," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani mengatakan, kecilnya serapan anggaran penanganan wabah virus Covid-19 disebabkan lambatnya proses administrasi dan verifikasi yang belum diproses di rumah sakit. Akibatnya peny luran insentif tenaga kesehatan masih terkendala.

Karena itu menurutnya harus segera ada perbaikan. "Kita lihat implementasinya perlu diperbaiki baik insentif tenaga kesehatan, biaya klaiam dan pembayaran pasien yang masih dalam proses verifikasi yang masih terkendala," ujar Sri Mulyani.

Terkait masih lemahnya penyerapan anggaran bencana virus Covid-19 tersebut pemerintah akan melakuan pemeriksaan ulang/mericek anggaran belanja penanangan Covid-19 dab insentif bagi tenaga kesehatan pada awal Juni ini.

"Awal juni ini kita mulai lakukan monitoring dari pelaksanaan program penanganan Covid ini," ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan laporan data BNPB sampai dengan Senin 15 Juni 2020, total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 39.294 pasien positif virus Corona, dengan penambahan kasus baru sebanyak 1.017 kasus. Sebanyak 592 pasien dinyatakan sembuh, sehingga total pasien yang sembuh tercatat 15.123 orang.

Sementara untuk pasien meninggal dunia bertambah sebanyak 64 korban, sehingga total menjadi 2.198 kasus kematian.