Katakini.com -  Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19, hingga hari ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Tercatat sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara, tingkat kematian (Case Fatality Rate/CFR) akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 9.49 persen.

Pada 24 April 2020  terdapat 7.775 kasus terinfeksi dengan 647 orang meninggal dan 960 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Pendekatan berbasis gender sangat diperlukan dalam upaya penangan dan pencegahan COVID 19. Kondisi saat ini semakin memperjelas bentuk ketimpangan gender. Salah satu kelompok yang paling terdampak dalam kondisi ini adalah perempuan dan anak.

INFID Webinar Series kedua yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development kembali hadir dengan tema Rencana dan Realita Bantuan Sosial Pemerintah kepada  Perempuan.

Nani Zulminarni selaku pendiri dan Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyampaikan  Covid 19 telah mengajarkan arti pentingnya data.

Data menjadi landasan dalam pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran di masa pandemi.

Hingga hari ini PEKKA masih mencatat ada bias gender dalam tata kelola data dan pemberian bantuan sosial, dimana masih ada perempuan/isteri yang ditelantarkan suaminya tidak menerima bantuan sosial karena perempuan/isteri tersebut bukanlah kepala keluarga.

Sementara Zumrotin K. Susilo, Peneliti ahli INFID menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dasar perempuan di masa pandemi, seperti pelayanan kesehatan dan alat kontrasepsi.

Perempuan hamil merupakan salah satu kelompok sangat rentan yang dapat terinfeksi oleh COVID-19. Selain itu Zumrotin menyampaikan pentingnya penyedian alat kontrasepsi untuk perempuan karena di khawatirkan paska Covid 19.

Karena, akan banyak perempuan yang akan melahirkan anak tanpa direncanakan akibat sulitnya mengakses alat kontrasepsi di masa pandemi.

Pembicara ketiga, Nur Iman Subono, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menyoroti tentang perawat perempuan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid 19.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) menyebutkan jumlah tenaga kesehatan perempuan sebanyak 14,04% dan laki-laki sebesar 4,38%.

Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan hampir 80% tenaga perawat adalah perempuan dan 50% perempuan merupakan tenaga dokter.

Iman Subono menyatakan dampak ganda yang akan dihadapi oleh perawat perempuan, mulai dari dampak psikologis yang dialami seperti tidak dapat bertemu keluarga hingga potensi terjangkit COVID-19.

Berbagai stigma negatif diberikan kepada perawat perempuan dari komunitas atau lingkungan tempat tinggalnya.

Perawat perempuan dihadapkan pada benturan antara tugas profesional di satu sisi dan tugas pengasuh rumah tangga disisi lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Sugeng Bahagijo selaku Direktur INFID berpendapat bahwa melihat dari bukti-bukti yang telah disampaikan oleh narasumber, sudah saatnya bantuan universal (universal basic income/UBI) terhadap perempuan diberikan.

Sugeng menambahkan,  perempuan sebagai kelompok rentan yang paling terdampak akan sangat terbantu jika mereka mendapatkan basic income, sehingga dapat pulih lebih cepat. Pemberian UBI bagi perempuan juga akan membentuk tatanan sosial ekonomi yang lebih setara pasca wabah COVID-19.

Sebelum webinar berakhir, kabar baik datang dari Sylvana Apituley selaku staf Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu sosial Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis.

Sylvana mengatakan bahwa Presiden sudah memberikan perintah agar KPPPA dilibatkan dalam Gugus Tugas COVID-19. Diintegrasikannya KPPPA dalam gugus tugas dimaksudkan agar KPPPA bisa memastikan kebutuhan dan kepentingan perempuan di masa pandemi terpenuhi, salah satunya dengan menyusun data terpilah gender sehingga penanganan dampak bisa lebih tepat sasaran.