Katakini.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menjelaskan secara tegas bahwa basis data kasus Corona yang selama ini dipaparkan berdasarkan pemeriksaan antigen dengan real time PCR.
Menjawab adanya beberapa tudingan mengenai pemanipulasian data pasien pemerintah ingin membuktikan bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi terkait dengan penyajian data dari jumlah pasien Covid-19, atau virus corona di Indonesia.
"Basis data yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Inilah yang digunakan untuk menyusun untuk melaporkan data kasus sembuh, dan kasus meninggal karena Covid-19. Data inilah yang kami laporkan setiap hari," kata Yurianto dalam jumpa pers live streaming di Gedung Graha BNPB Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Dalam penjelasannya, pencatatan jumlah orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pantauan (PDP) dihimpun dari tiap-tiap provinsi untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka menentukan langkah-langkah penanganan pandemi Corona.
"Hal itu dilakukan sebagai acuan, seperti distribusi APD, distribusi reagen, dan untuk menentukan jumlah kebutuhan relawan." katanya.
Menurut Yurianto hal ini bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global.
Kemudian, Yurianto juga menjelaskan bahwa, kasus-kasus kematian ODP atau PDP yang terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen PCR yang sampelnya diambil sebelum yang bersangkutan meninggal.
"Maka angka kematian itu akan dicatat sebagai kematian kasus terkonfirmasi positif. Namun akan berbeda halnya bila yang bersangkutan belum ditest, maka pihaknya tidak pernah mencatatnya sebagai kasus meninggal karena Covid-19" lanjut Yurianto
"Pada PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi karena belum diambil sampelnya atau pemeriksaan belum selesai maka tata laksana pemulasaraan jenazah dan pemakaman hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan positif COVID-19. Ini penting untuk melindungi petugas pemulasaraan, melindungi keluarga dan petugas pemakaman," papar Yurianto.
Yurianto berharap, dengan penjelasan tersebut, diharapkan masyarakat mengerti dan tidak menuding adanya manipulasi data. Mengingat, pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun jika melakukan manipulasi data.
"Justru sebaliknya hal ini akan merugikan dan mengacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama," tutup Yurianto
