Jakarta, Katakini.com - Diplomasi ekonomi bakal diperkuat untuk lima tahun ke depan. Hal ini merupakan penugasan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar serta penugasan konkret kepada perwakilan RI di luar negeri.

Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan hadapi sejumlah tantangan seperti meningkatnya rivalitas dan persaingan, proteksionisme, dan populisme.

“Tren negatif ini harus ditransformasikan menjadi energi positif. Pesimisme yang ada di dunia harus diubah menjadi optimisme. Rivalitas penting untuk diubah menjadi kerja sama. Trust deficit harus diganti menjadi strategic trust,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2020 di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan untuk menarik investasi yang berkualitas dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, penguatan industri hilir dan pembangunan pulau-pulau terluar, terdepan, termasuk Kepulauan Natuna.

Indonesia terus membangun industri-industri bernilai tambah tinggi, berbasis sumber daya alam nasional, guna meningkatkan kualitas pembangunan sehingga tidak terjerat dalam middle income trap.

Kemenlu juga akan mendorong dan mengembangkan kebijakan outbond investment Indonesia di luar negeri untuk perluasan pasar maupun peningkatan daya saing industri di tingkat global.

Dari pemetaan awal yang dilakukan Kemlu, setidaknya terdapat 285 outbound investment Indonesia saat ini dengan nilai mencapai US$ 14,30 miliar.

“Ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi, dan dikembangkan,” tutur Menlu Retno.

Selain itu, sejumlah perundingan kerja sama ekonomi telah diprioritaskan Indonesia untuk 2020 yaitu ratifikasi I-EFTA CEPA; penandatanganan RCEP; intensifikasi negosiasi PTA/FTA/CEPA dengan negara-negara Afrika, Asia Selatan dan Tengah serta Pasifik; penjajakan FTA dengan Eurasian Economic Union (EAEU); dan mendorong implementasi perjanjian ekonomi yang telah ditandatangani dengan negara mitra.