JAKARTA (ETODAY) - Kecemasan akan terhentinya sektor-sektor ekonomi pada tahun politik 2018 tak sepenuhnya benar. Sektor properti,misalnya, diperkirakan masih menggelitik di tahun politik.

Ada sejumlah kondisi yang memudahkan ekspansi pelaku industri properti pada tahun politik. Salah satunya suku bunga acuan dari Bank Indonesia, yang bertengger di angka 4,25 persen.Angka ini dipercaya bakal mendongkark daya beli masyarakat.
 
"Dengan suku bunga relatif rendah daya beli masyarakat bisa lebih tinggi. Ini yang diharapkan bisa pengaruhi bisnis properti," kata Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Puji Agus Kurniawan.

Puji menyampaikan hal itu dalam diskusi "Properti Outlook 2018: Menebak Arah Industri Properti di 2018 Serta Tantangannya Memasuki Musim Pemilu", di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Faktor berikutnya yang memancing pergerakan bisnis properti adalah komitmen pemerintah mengembangkan sektor infrastruktur. Inilah sektor yang mendapat prioritas besar dari Pemerintahan Jokowi. Salah satu program yang terkait dengan prioritas tersebut adalah pembangunan satu juta rumah.

"Kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan sebagai kebijakan prioritas. Dilihat dari pagu perumahan pun juga cukup besar," ujar Puji.

Kebijakan perumahan nasional, menurut Puji, juga diarahkan untuk menjawab tantangan bonus demografi. Saat ini, dari total 260 juta penduduk Indonesia, 15% diantaranya adalah penduduk dengan usia 25-34 tahun. Kisaran usia tersebut merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi pasar hunian.

Terkait dengan potensi pasar, bisnis properti pada tahun politik juga banyak dimudahkan oleh pergerakan tingkat inflasi. Menurut Puji, laju pertumbuhan inflasi pada tahun 2017 relatif terjaga. Bahkan, bila dibandingkan tahun 2015 justru menurun.

"Jika dilihat trennya menurun. Tetapi untuk komoditas secara umum, itu terjadi inflasi pada November 2017,"tutur dia.