JAKARTA - Uni Eropa telah menyetujui rencana pembentukan Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim (Maritime Rescue Coordination Centre/MRCC) di Kota Benghazi, Libya timur.

Duta Besar Uni Eropa untuk Libya, Nicola Orlando, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya blok tersebut untuk menekan jumlah kedatangan imigran di salah satu rute migrasi tersibuk menuju Eropa.

Libya telah menjadi rute transit utama bagi para imigran yang nekat melakukan penyeberangan laut berbahaya menuju Eropa sejak gejolak politik yang disokong NATO menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011.

"Kami telah menyelesaikan prosedur pembentukan Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim di Benghazi di bawah naungan Operation IRINI, dengan pendanaan dari Italia dan Malta," ujar Orlando dalam unggahannya di platform X pada Kamis (30/7).

Pengumuman ini disampaikan usai pertemuan di Roma yang dihadiri oleh Komandan Misi Angkatan Laut UE Operation IRINI Laksamana Muda Marco Casapieri, Duta Besar Malta untuk Italia Daniel Azzopardi, serta Sekretaris Jenderal Komando Angkatan Bersenjata Arab Libya Jenderal Khairy Tamimi.

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah lama mendukung serta melatih penjaga pantai Libya yang bertugas mencegat para imigran di laut.

Meskipun secara formal Uni Eropa hanya mengakui pemerintahan yang berbasis di Tripoli, blok tersebut meningkatkan kontak dengan otoritas di Libya timur sejak tahun lalu, seiring meningkatnya keberangkatan imigran dari wilayah yang dikuasai komandan militer Khalifa Haftar.

Rencana pembangunan pusat koordinasi di Benghazi ini mendapat sorotan tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Para aktivis menilai bahwa penguatan kapabilitas maritim Libya justru dapat memicu lebih banyak penyecegatan kapal imigran dan pengembalian paksa mereka ke Libya—wilayah di mana PBB dan organisasi HAM telah lama mendokumentasikan terjadinya berbagai pelanggaran serta penyiksaan terhadap imigran dan pengungsi.

Di sisi lain, para pejabat Uni Eropa menegaskan bahwa kerja sama dengan otoritas Libya sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan maritim, memberantas jaringan penyelundupan manusia, serta menekan angka kematian imigran di laut lepas.