JAKARTA - Palestina Rabu (1/7) menolak upaya untuk "melemahkan" mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menegaskan bahwa institusi tersebut tetap menjadi "jalur bantuan yang sangat penting" bagi rakyat Palestina.

Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa "UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru."

"Kita sedang membuka lembaran baru, meninggalkan pola ketergantungan kompleks kepada bantuan dan konflik yang terus-menerus. Rakyat Gaza pantas mendapatkan yang lebih baik," kata dewan itu di akun X.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya mengatakan UNRWA "berperan penting" dalam menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan darurat di seluruh wilayah Palestina yang dijajah, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, serta di kamp-kamp pengungsi di beberapa negara tetangga yang menampung pengungsi.

Kementerian tersebut menekankan bahwa UNRWA didirikan di bawah mandat PBB dan beroperasi sesuai dengan hukum internasional.

Dikatakan bahwa pekerjaan badan tersebut disambut baik oleh Negara Palestina dan menyerukan kelanjutan operasinya, mencerminkan UNRWA sebagai institusi "tak tergantikan" dan "pilar utama stabilitas."

Kementerian tersebut menolak upaya untuk "melemahkan mandat UNRWA" tanpa mengatasi akar penyebab masalah pengungsi Palestina dan menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan "hak-hak yang tidak dapat dicabut" dari rakyat Palestina, termasuk hak-hak pengungsi berdasarkan Resolusi 194 Majelis Umum PBB.

Kementerian tersebut juga menolak terminologi yang berupaya memecah belah geografi dan identitas Palestina serta menegaskan kembali bahwa Jalur Gaza adalah "bagian integral dari Negara Palestina yang diduduki."

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa warga Palestina adalah "satu bangsa" di seluruh Jalur Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan diaspora.

Kementerian tersebut menyerukan kepada semua negara, lembaga, dan organisasi internasional untuk menghormati mandat, hak istimewa, dan kekebalan UNRWA berdasarkan hukum internasional.

Kementerian juga menyerukan untuk memastikan pelindungan institusi tersebut, termasuk personel, dan fasilitasnya hingga tercapainya solusi yang adil dan langgeng untuk masalah pengungsi Palestina sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Dewan Perdamaian didirikan pada Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari upaya untuk mencapai penyelesaian damai di Gaza.

Pertemuan dewan pertama tentang Gaza diadakan pada 19 Februari di Institut Perdamaian AS di Washington di bawah kepemimpinan Trump.

Inisiatif itu merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dari November lalu.

Dengan dukungan AS, Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, demikian data Palestina.

Sumber: Anadolu