BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin, mengatakan bahwa cara paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan ialah melalui pendidikan.

Hal ini disampaikan Cak Imin saat menjadi Keynote Speaker sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Alumni Universitas Terbuka (UT) dengan Kemenko PM di Sentul, Bogor, pada Kamis (9/4/2026).

"Pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan yang paling utama," kata Menko PM.

Ia menambahkan, pendidikan merupakan cara paling fundamental untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, karena memberikan perangkat yang kuat bagi sumber daya manusia untuk menjadi bagian produktif dari kekuatan negara.

Dalam hal ini, Menko Muhaimin menilai bahwa UT telah membuktikan perannya dalam memberikan akses layanan pendidikan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas.

"Kehadiran UT berarti negara hadir. Di antara seluruh universitas yang ada, UT adalah yang paling hadir memberikan layanan pendidikan," ujarnya.

Karena itu, Menko Muhaimin menekankan bahwa kualitas pemberdayaan manusia harus ditopang oleh model pendidikan yang memadai.

Prinsip ini sejalan dengan target pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, di mana angka kemiskinan ekstrem yang saat ini mencapai hampir 3 juta jiwa ditargetkan mencapai nol persen pada tahun ini.

Sementara itu, angka kemiskinan relatif dipatok tidak boleh lebih dari lima persen pada 2029 mendatang. Ia juga menyoroti potensi dari 2,3 juta alumni UT yang tersebar di berbagai latar belakang profesi di seluruh penjuru tanah air hingga mancanegara.

Ia mengajak para alumni untuk berkolaborasi secara produktif dan terlibat langsung dalam program transformasi bangsa, termasuk menyongsong hilirisasi industri dan produk-produk sumber daya alam.

"Saya yakin kekuatan alumni UT adalah kekuatan bersama untuk memajukan kehidupan bangsa. Forum ini menjadi penting untuk memperkuat jejaring yang sudah dimiliki agar kita bisa saling menguatkan dalam mewujudkan transformasi," kata Menko PM.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, paradigma baru pembangunan harus mengintegrasikan fungsi pemberdayaan dalam setiap upaya negara.

Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam waktu satu setengah tahun terakhir yang telah mewujudkan kemandirian pangan dengan stok pangan nasional terbesar sepanjang sejarah perjalanan bangsa sebagai bukti nyata bahwa pemberdayaan bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal untuk melibatkan seluruh alumni dalam program transformasi pemberdayaan masyarakat guna menciptakan manusia yang produktif, membangun lapangan kerja, serta menciptakan peluang usaha bagi seluruh rakyat.

"Inilah modal sosial yang sangat kuat. Inilah kekuatan ekonomi yang bisa naik kelas karena akses pendidikannya memadai sebagai wujud mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan kita," katanya.