JAKARTA - Anggota MPR sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah agar tidak mengelola sektor pangan dengan pendekatan biasa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik Iran–Israel–AS yang berdampak pada energi, pupuk, dan rantai pasok pangan.

“Dunia sedang tidak normal, tapi cara kita mengelola pangan masih terasa normal. Ini berbahaya,” kata Johan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta BUMN pangan di Jakarta, Selasa (7/4).

Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari kondisi stok saat ini, meskipun pemerintah menyampaikan adanya surplus dan ketersediaan beras yang relatif aman. Menurutnya, ancaman utama justru berada pada kemampuan sistem pangan nasional dalam menghadapi guncangan global yang bisa terjadi dalam waktu cepat.

“Masalah kita bukan sekadar stok hari ini, tapi ketahanan sistem ke depan. Kalau terjadi gangguan global pada energi, pupuk, dan logistik, dampaknya akan langsung terasa pada harga pangan di dalam negeri,” ujarnya.

Johan menilai Indonesia saat ini berisiko menghadapi skenario krisis yang lebih kompleks, yaitu tekanan simultan dari konflik global, kenaikan biaya energi dan pupuk, serta potensi gangguan produksi akibat faktor iklim seperti El Nino.

“Kalau tiga tekanan ini terjadi bersamaan, maka dalam beberapa bulan ke depan kita berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan. Negara harus bergerak lebih cepat sebelum itu terjadi,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Johan menyampaikan tiga langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan pemerintah. Pertama, pembentukan komando krisis pangan nasional yang terintegrasi lintas sektor dan mampu bekerja secara real-time untuk merespons dinamika harga, stok, dan distribusi.

Kedua, pengamanan sektor hulu, khususnya ketersediaan pupuk dan input produksi, guna memastikan keberlanjutan produksi pangan dalam menghadapi potensi kenaikan biaya akibat tekanan global.

Ketiga, penguatan cadangan pangan tidak hanya pada beras, tetapi juga pada komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, dan protein hewani, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pada sejumlah komoditas tersebut.

Johan juga menyoroti masih adanya gejolak harga di lapangan sebagai indikator bahwa persoalan pangan tidak semata pada ketersediaan, tetapi juga pada distribusi dan efektivitas stabilisasi.

“Stok boleh aman di atas kertas, tapi kalau harga di lapangan masih bergejolak, artinya sistem kita belum sepenuhnya siap,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan pendekatan antisipatif, bukan reaktif, dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, krisis pangan modern tidak lagi dimulai dari sawah, tetapi dari dinamika global yang memengaruhi seluruh rantai pasok.

“Jangan tunggu harga naik baru bertindak. Kalau negara terlambat, rakyat yang akan lebih dulu merasakan dampaknya,” kata Johan.

Ia menutup dengan menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga melalui kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan berbasis pada pembacaan risiko global secara akurat.