JAKARTA - Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil langkah diplomasi di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian meningkat.

Menurutnya, setiap keputusan luar negeri harus mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh, mengingat gejolak global saat ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan pangan nasional.

“Dinamika geopolitik global hari ini berdampak instan terhadap kondisi ekonomi kita, sehingga perlu kalkulasi risiko yang matang dalam setiap kebijakan diplomatik,” ujar Johan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3).

Legislator Fraksi PKS ini menilai, gangguan hubungan dengan mitra strategis berpotensi memunculkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, yang pada akhirnya dapat menekan kinerja ekspor nasional.

“Ketika relasi dengan mitra strategis terganggu, efeknya langsung terasa pada sektor perdagangan dan penerimaan negara,” katanya.

Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, termasuk pupuk dan teknologi, yang membuat sektor produksi domestik rentan terhadap gejolak global.

Kondisi tersebut, lanjut Johan, berpotensi meningkatkan biaya produksi sekaligus menekan produktivitas nasional.

Dari sisi moneter, tekanan eksternal juga dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Situasi ini pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menambah alokasi anggaran, khususnya untuk subsidi pangan dan energi.

“Jika tidak diantisipasi, ruang fiskal kita bisa semakin sempit dan berdampak pada pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Untuk itu, Johan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis jangka panjang, antara lain dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal serta memperluas kerja sama internasional agar tidak bergantung pada satu kekuatan global tertentu.

“Pendekatan yang terukur sangat penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kemandirian tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.