JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan turut menyoroti isu mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) yang memicu perhatian berbagai kalangan.

Ia mengatakan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, langkah diplomatik Indonesia dinilai harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, fiskal, dan ketahanan pangan nasional.

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menegaskan bahwa isu tersebut perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Ia mengingatkan bahwa tidak semua narasi global memiliki dasar institusional yang kuat, namun tetap perlu dianalisis secara serius.

“Setiap isu yang menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik layak dikaji secara mendalam, karena dampaknya bisa menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional,” ujar Johan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, dunia saat ini tengah memasuki fase baru yang ditandai dengan meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, fragmentasi perdagangan global, serta konflik kawasan. Kondisi ini membuat setiap keputusan diplomatik menjadi sangat sensitif.

Indonesia, lanjut Johan, berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi titik persilangan berbagai kepentingan global. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus memperhitungkan konsekuensi jangka panjang.

“Indonesia tidak berada di pinggiran, tetapi di pusat dinamika global. Setiap keputusan akan berdampak pada posisi kita di mata dunia,” katanya.

Antara Tekanan Global dan Kepentingan Nasional

Pernyataan keras dari Donald Trump terkait kemungkinan konsekuensi jika Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) mencerminkan perubahan karakter hubungan internasional yang kian bersifat transaksional.

Dalam dinamika global saat ini, komitmen antarnegara tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kesepakatan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing pihak.

Situasi ini, kata Johan, menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi global. Namun di sisi lain, Indonesia juga dituntut untuk tetap menjaga kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

“Risiko terbesar dalam kondisi ini adalah terjebak pada pilihan yang sempit antara tunduk pada tekanan global atau mengambil langkah konfrontatif tanpa perhitungan matang. Kedua opsi tersebut dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dalam bentuk erosi kedaulatan maupun instabilitas politik dan ekonomi,” katanya.

Dalam praktiknya, Johan melihat banyak negara berkembang menghadapi dilema serupa. Mereka harus mampu menavigasi tekanan dari kekuatan besar sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan domestik. Indonesia sendiri memiliki modal historis melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dirintis sejak era Soekarno.

Namun, modal tersebut hanya akan efektif jika diikuti dengan konsistensi dan ketegasan dalam menentukan prioritas. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama, bukan sekadar pertimbangan jangka pendek yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

“Setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari suatu inisiatif global harus didasarkan pada pertanyaan mendasar apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang?,” katanya.

Menurut Johan, dinamika geopolitik global tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu politik luar negeri. Perkembangan hubungan antarnegara terbukti memiliki dampak langsung terhadap kondisi fiskal, termasuk terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketika hubungan dengan mitra strategis mengalami gangguan, dampaknya segera terasa pada sektor perdagangan. Penurunan ekspor komoditas unggulan dapat terjadi akibat hambatan tarif maupun non-tarif. Bagi Indonesia, komoditas seperti produk pertanian, perikanan, dan turunannya sangat bergantung pada akses pasar global, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional,” ujarnya.

Selain itu, ketidakstabilan geopolitik juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri, terutama karena ketergantungan pada input impor seperti pupuk, pakan, dan teknologi.

Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya menekan margin usaha dan berisiko menurunkan produktivitas sektor-sektor strategis.

Dari sisi moneter, Johan menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu risiko utama. Ketidakpastian global cenderung memicu arus modal keluar (capital outflow), yang berujung pada pelemahan nilai tukar. Dalam situasi ini, pemerintah kerap perlu mengalokasikan anggaran tambahan guna menjaga stabilitas ekonomi.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya beban subsidi, khususnya pada sektor pangan dan energi. Kenaikan harga global memaksa pemerintah untuk hadir melindungi daya beli masyarakat. Namun, konsekuensinya adalah semakin terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan.

Menurutnya setiap keputusan diplomatik memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat dampak geopolitik terhadap keberlanjutan fiskal, demi menjaga kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sektor yang Paling Rentan

Johan menilai ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap dinamika geopolitik global. Dalam kondisi normal, pasar internasional berperan sebagai penyeimbang ketika produksi domestik mengalami tekanan. Namun, di tengah ketidakstabilan geopolitik, mekanisme tersebut justru berpotensi menjadi sumber kerentanan baru.

“Gangguan dalam hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses terhadap impor pangan strategis. Pembatasan ekspor oleh negara pemasok maupun hambatan distribusi global berisiko menimbulkan kekurangan pasokan di dalam negeri. Situasi ini turut menyulitkan upaya menjaga stabilitas harga pangan,” kata Johan.

Di sisi lain, sektor produksi dalam negeri juga terdampak oleh fluktuasi global. Harga input seperti pupuk, benih, dan pakan ternak sangat dipengaruhi oleh pasar internasional. Kenaikan harga input tersebut menyebabkan peningkatan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

Distribusi pangan turut menghadapi tantangan signifikan. Gangguan pada jalur logistik, baik akibat konflik maupun kebijakan perdagangan, dapat menghambat kelancaran pasokan antarwilayah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihadapkan pada kompleksitas tambahan dalam memastikan distribusi pangan yang efisien dan merata.

Lebih lanjut, Johan berpendapat bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat. Tekanan ekonomi akibat gejolak global berpotensi menurunkan daya beli, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya meskipun pasokan tersedia.

Oleh karena itu, stabilitas hubungan internasional menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selain memperkuat produksi domestik, Indonesia juga perlu memastikan akses terhadap pasar global tetap terbuka guna mengantisipasi berbagai risiko di tengah ketidakpastian global.

Menjaga Indonesia sebagai Penyeimbang

Di tengah rivalitas global yang semakin tajam, Johan menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang. Peran ini tidak hanya penting bagi kepentingan nasional, tetapi juga bagi stabilitas kawasan, khususnya di Asia Tenggara.

Melalui forum kerja sama regional, Indonesia memanfaatkan perannya dalam ASEAN untuk mendorong kolaborasi yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selama ini, ASEAN dikenal sebagai kawasan yang relatif stabil, dengan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.

Meski demikian, Johan menyebutkan bahwa peran sebagai penyeimbang tidak terbentuk secara otomatis. Indonesia perlu terus aktif membangun kepercayaan dengan berbagai pihak, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini menuntut konsistensi kebijakan serta kemampuan menjaga komunikasi yang konstruktif dengan seluruh mitra strategis.

Johan menilai, kecenderungan untuk berpihak pada salah satu kekuatan besar dapat melemahkan kredibilitas Indonesia sebagai penyeimbang. Sebaliknya, sikap yang proporsional dan independen justru akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

“Setiap keputusan terkait keterlibatan dalam inisiatif global perlu dipertimbangkan secara matang. Langkah yang diambil harus mampu memperkuat, bukan melemahkan, peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah dinamika global,” ujarnya.

Peran penyeimbang tidak dimaknai sebagai sikap netral tanpa arah, melainkan sebagai upaya aktif dalam menciptakan ruang dialog dan kerja sama di tengah perbedaan. Prinsip ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.

Kedaulatan dengan Perhitungan

Johan berpendapat untuk menghadapi situasi global yang semakin kompleks, Indonesia dinilai perlu menghindari pilihan ekstrem dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Pendekatan yang mengedepankan kedaulatan dengan perhitungan matang dinilai sebagai langkah paling rasional dalam menjaga kepentingan nasional.

Pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap setiap kebijakan strategis. Kajian mendalam diperlukan guna menimbang manfaat dan risiko, termasuk implikasinya terhadap sektor ekonomi, fiskal, serta sektor strategis seperti ketahanan pangan.

Selain itu, opsi renegosiasi dinilai perlu tetap terbuka. Dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan dalam suatu kesepakatan, Indonesia memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingannya melalui dialog konstruktif. Diplomasi tidak hanya berkutat pada pilihan menerima atau menolak, tetapi juga pada kemampuan untuk menyesuaikan kesepakatan agar lebih menguntungkan.

Di sisi lain, pentingnya menjaga komunikasi diplomatik juga menjadi sorotan. Upaya ini diperlukan untuk mencegah terjadinya eskalasi yang tidak diinginkan. Dalam tatanan global yang semakin terhubung, kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak dikelola secara tepat.

Johan menegaskan bahwa kedaulatan tidak berarti menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, kedaulatan mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengambil keputusan secara mandiri dengan tetap mempertimbangkan dinamika global yang ada.

“Dengan pendekatan yang terukur dan seimbang, Indonesia diharapkan mampu menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menguatkan Daya Tahan Bangsa

Kekuatan Indonesia di tengah dinamika global tidak hanya ditentukan oleh posisi geopolitiknya, tetapi juga oleh daya tahan domestik sebagai sebuah bangsa. Dalam situasi penuh ketidakpastian, negara dengan fondasi internal yang kuat dinilai lebih mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kemandirian pangan. Ketergantungan berlebihan terhadap pasar global dinilai dapat meningkatkan kerentanan terhadap gejolak internasional.

Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri perlu terus didorong, seiring dengan upaya diversifikasi sumber pasokan guna menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Selain itu, Johan juga mengingatkan bahwa ketahanan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memiliki ruang untuk merespons berbagai kemungkinan yang muncul. Disiplin fiskal serta efisiensi belanja dinilai semakin krusial dalam menghadapi tekanan global.

Di bidang diplomasi, Indonesia dituntut untuk bersikap cerdas dan adaptif. Upaya membangun jaringan kerja sama internasional yang luas perlu terus diperkuat, tanpa harus terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar yang saling berseberangan.

Johan menilai, dinamika geopolitik saat ini menjadi pengingat bahwa isu global memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari harga pangan hingga stabilitas ekonomi keluarga, efeknya dirasakan secara nyata di tingkat domestik.

“Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi sebagai bangsa yang merdeka dalam sikap, bijak dalam mengambil keputusan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global,” pungkasnya.