JAKARTA - Pemerintah mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan ibadah umrah menyusul situasi dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

"Kita terkait dengan keberangkatan umrah, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan, karena eskalasi dari konflik. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa," kata Dahnil.

Menurutnya, imbauan ini merupakan langkah mitigasi berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Dahnil mengatakan bahwa dinamika konflik yang terjadi saat ini masih sangat fluktuatif sehingga perlu langkah mitigasi.

"Orientasi negara tentu adalah keselamatan warga negara karena kita tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah akan berkembang seperti apa," katanya.

Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 43 ribu jamaah umrah Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah di Arab Saudi.

Pemerintah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pihak terkait untuk memastikan proses kepulangan jamaah berjalan lancar.

Pemerintah juga mencatat adanya penurunan jumlah jamaah yang berangkat umrah setelah muncul imbauan penundaan tersebut.

Penurunan ini dinilai Danhil sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam mempertimbangkan faktor keselamatan di tengah perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.