JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, berencana menemui Presiden Prabowo Subianto guna mengusulkan pembentukan klaster khusus bagi 30 daerah tertinggal di Indonesia.

Langkah ini diambil agar pengalokasian anggaran dan kebijakan pembangunan bagi wilayah tersebut tidak lagi disetarakan dengan daerah yang sudah maju.

Dalam sambutan di acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, pada Rabu (25/2), Mendes Yandri menyampaikan bahwa skema afirmasi menjadi kunci utama untuk mengentaskan ketertinggalan.

Ia menilai, jika daerah tertinggal terus disandingkan dengan daerah maju dalam perebutan anggaran, kesenjangan ekonomi akan sulit dipangkas.

"Kita perlu anggaran khusus atau klaster khusus untuk menggeser daerah tertinggal. Kalau disandingkan dengan daerah yang sudah maju, mereka tidak akan bisa mengejar. Bahkan seringkali anggarannya justru lebih rendah dari daerah maju, ini yang membuat mereka tambah tertinggal," ujar Mendes Yandri.

Mendes Yandri memaparkan fakta bahwa 90 persen pendapatan di 30 daerah tertinggal saat ini masih bergantung pada transfer pusat.

Kondisi tersebut terjadi akibat potensi ekonomi lokal yang belum tergali maksimal karena kendala infrastruktur. Ia mencontohkan wilayah Nias Utara yang memiliki potensi kelapa luar biasa, namun akses jalannya baru mencapai 26 persen.

Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah ini secara komprehensif melalui kerja sama lintas kementerian.

Mendes Yandri meminta para Bupati dan kepala daerah bersikap proaktif dalam merinci kebutuhan spesifik wilayahnya, mulai dari jumlah jembatan, panjang jalan, hingga sektor ekonomi yang ingin dibangkitkan.

"Kita bukan superman, tapi super team. Saya minta para kepala daerah detailkan kebutuhannya. Jangan lagi bicara persoalan di rapat berikutnya, tapi langsung bawa solusi. Apa nilai ekonomi yang mesti dibangkitkan agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa muncul," ucapnya.

Selain infrastruktur fisik, Mendes PDT juga menyoroti akses pelayanan dasar yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data, rata-rata masyarakat di daerah tertinggal harus menempuh jarak 9 km untuk mencapai puskesmas, 2 km menuju sekolah dasar, dan 7 km ke pusat perdagangan.

Sebagai tindak lanjut, Mendes Yandri bersama jajaran Kemendes PDT sedang mematangkan materi rekomendasi yang akan dipresentasikan langsung kepada Presiden Prabowo.

Lebih jauh, ia berharap pertemuan dengan Presiden nantinya menjadi titik balik bagi percepatan pembangunan di wilayah pinggiran.

"Saya ingin memastikan 30 daerah ini sejajar dengan kabupaten lain. Kita akan bersurat kepada Bapak Presiden agar beliau bisa menerima Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan langsung solusi terbaik bagi daerah tertinggal," tutup Mendes PDT.