JAKARTA - Hingga akhir Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi capai Rp22,73 triliun. Ini bagian dari total pagu anggaran pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203,06 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menjelaskan, arah kebijakan investasi tahun ini memiliki fokus yang sangat spesifik, yaitu pada sektor agraris dan kedaulatan pangan.

“Khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan Rp203 triliun pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani,” ujar Juda.

Mayoritas dana yang telah dicairkan dalam satu bulan pertama tahun ini diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Perum Bulog, selaku operator investasi pemerintah, menjadi ujung tombak dalam optimalisasi cadangan beras guna mengantisipasi gejolak pasar.

Hingga akhir Januari 2026, tercatat pengadaan cadangan beras pemerintah yang didanai melalui skema investasi non-permanen telah mencapai Rp639 miliar. Angka tersebut setara dengan penyediaan sekitar 50.000 ton beras.

Menurut Juda, intervensi melalui pembiayaan investasi ini merupakan strategi krusial untuk menjaga keseimbangan antara hulu (petani) dan hilir (konsumen). Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar kapan saja demi menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Selain penyaluran investasi baru, pemerintah juga melaporkan adanya arus kas masuk berupa penerimaan kembali investasi senilai Rp49 miliar. Dana tersebut berasal dari pelunasan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, pembiayaan investasi ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi angka statistik dalam APBN, tetapi memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup petani dan keterjangkauan harga pangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sepanjang 2026.