JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW mendukung Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara anggotanya yang secara terbuka menolak dan mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, yang mendukung “hak” Israel untuk melakukan perluasan wilayah penguasaan hingga ke batas antara Sungai Nil hingga Eufrat.

Perluasan itu berarti bukan hanya Israel menguasai Palestina (Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur), tetapi bahkan meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya, yang petanya bahkan dinampakkan dalam atribut militer Israel. Beberapa kali pejabat-pejabat Israel juga menyatakan bahwa ekspansionisme Israel itu meluas hingga meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, serta seluruh kawasan Suriah, Yordania, dan Lebanon.

HNW mendukung sikap OKI bahwa pernyataan Dubes AS itu sangat berbahaya, ekstrem, provokatif, menimbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional, konvensi PBB, serta melegitimasi pendudukan ilegal. Karena itu, pernyataan tersebut wajib ditolak dan mestinya juga membangkitkan tanggung jawab OKI untuk memperkuat solidaritas dan eksistensinya dalam menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya, termasuk Palestina, agar selamat dari ekspansionisme dan penjajahan Israel.

“Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (Organisasi Kerja Sama Negara-negara Teluk), dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain. Sebagian besar para Menlu itu bahkan berasal dari negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP),” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (23/2).

HNW menjelaskan pernyataan Dubes AS tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan upaya “perdamaian” yang sedang dipromosikan Presiden AS Donald Trump melalui BoP. Hal itu menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas keberadaan BoP untuk mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang, atau justru hanya menjadi kedok untuk menyelamatkan Israel dan memberikan legitimasi bagi laku ekspansionis Israel.

Karena itu, menurutnya, negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), selain menolak secara terbuka pernyataan Dubes AS untuk Israel, juga harus menuntut Trump memberikan klarifikasi terbuka bila memang serius menghadirkan perdamaian atau “peace” di kawasan, serta segera mengoreksi pernyataan Dubesnya.

“Dan bila perlu segera menarik Dubes Huckabee dari Israel. Tapi bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri yakni untuk akhiri perang dan hadirkan perdamaian,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, kecaman dan desakan terhadap pernyataan Dubes Huckabee itu bukan hanya berasal dari luar AS, tetapi juga dari dalam negeri AS.

“Beberapa tokoh di dalam negeri AS juga tegas meminta agar Dubes Huckabee ditarik dan tidak mewakili AS di luar negeri karena pernyataannya yang berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS,” sebutnya.

HNW mengatakan apabila pernyataan yang ‘ekstrem’ dan ‘provokatif’ ini dibiarkan, maka justru akan terus menimbulkan kondisi Timur Tengah yang semakin panas dan jauh dari “peace” atau perdamaian. Agenda mewujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itulah yang sudah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina, untuk menyelamatkan negara-negara di sekitar Palestina yang potensial menjadi korban ekspansionisme klaim Israel Raya.

“Oleh karenanya, penjajahan Israel di Palestina, termasuk atas Gaza dan Tepi Barat, apalagi memperluasnya hingga ke kawasan antara Sungai Nil dan Eufrat sebagaimana disebut oleh Dubes AS, harus dihentikan dengan solidaritas yang kuat antara OKI, Liga Arab, dan GCC, termasuk oleh negara-negara anggota dari tiga organisasi internasional itu yang juga menjadi anggota BoP,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa pembelaan eksistensi negara Palestina merdeka, yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB, sekalipun dalam bentuk two state solution, harus menjadi pegangan bersama untuk menolak pernyataan tersebut.

HNW menegaskan bila pernyataan Dubes AS yang akan melanggengkan perang, mengancam perdamaian, dan memperluas penjajahan Israel itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo di depan pimpinan Ormas Islam dan para mantan Menlu/Wamenlu penting dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

“Karena pernyataan itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono, yang tetap membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekalipun dalam skema two state solution, suatu hal yang tidak akan terwujud bila wacana Israel Raya yang didukung oleh Dubes AS itu tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme/kolonialisme Israel,” pungkasnya.