JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan gerakan kolaborasi multipihak bertajuk Indonesia Berdaya–Joyful Ramadhan. Gerakan ini dirilis di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Program ini menandai penguatan sinergi nasional dalam pengelolaan zakat berbasis data. Gerakan ini menyasar 9.450 mustahik kategori Desil 1 hingga Desil 3 yang telah terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa integrasi data menjadi fondasi penting agar penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

“Melalui pemadanan 9.450 mustahik pada Desil 1–3 yang terhubung dengan DTKS, kita memastikan intervensi zakat benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara presisi,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangan tertulis Kemenag.

Ia menjelaskan, Desil 1 merupakan kelompok kemiskinan ekstrem yang membutuhkan penanganan cepat dan komprehensif. Sementara Desil 2 dan 3 difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi agar memiliki daya tahan dan tidak kembali terperosok dalam kerentanan.

Menurut Abu Rokhmad, integrasi melalui skema DTSEN mencegah tumpang tindih bantuan sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Dengan sistem ini, lembaga zakat dapat memetakan kebutuhan mustahik secara lebih rinci dan menyusun intervensi yang sesuai tingkat kerentanannya.

“Zakat harus kita dorong menjadi instrumen transformasi sosial. Tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada pemberdayaan produktif yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai tahap awal, delapan Lembaga Amil Zakat telah mengintegrasikan data mereka dalam sistem informasi zakat terpadu. Ke depan, integrasi ini akan diperluas untuk membangun ekosistem zakat nasional yang terkoneksi dengan basis data pemerintah.

Peluncuran Indonesia Berdaya juga diiringi aksi nyata berupa pemberian 1.000 bingkisan pendidikan bagi anak yatim dan penyediaan 10.000 paket takjil. Program ini turut diarahkan pada delapan provinsi prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem, dengan penyaluran berbasis data desil agar dampaknya terukur.

Acara peluncuran Indonesia Berdaya dibuka Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar yang hadir dan memberikan sambutan secara virtual. Menko PM menyambut baik gerakan kolaboratif ini.

Menko PM menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui proses pemberdayaan yang integratif. “Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi aktor utama yang berdaya dan mandiri,” ujarnya.

“Kolaborasi seperti Indonesia Berdaya ini menjadi contoh konkret bagaimana kementerian, lembaga, dan mitra filantropi bergerak bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)