JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat konsolidasi pemberdayaan masyarakat pascabencana di Sumatera melalui peluncuran Program Gerakan Indonesia Berdaya.

Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa Indonesia memiliki target besar menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029 dan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.

“Ini kita tidak mulai dari 0 karena sebelumnya kita juga ada kerja-kerja bareng karena sebelumnya kita bersama-sama bersinergi secara terukur di kebencanaan Sumatera,” ucap Nunung usai peluncuran Kolaborasi Indonesia Berdaya ‘Pulih Bersama, Bangkit Berdaya’ di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta, Kamis (12/02/2026).

“Saya harapkan kita lebih peduli bersama terhadap sesama, seperti pesan pak menko meningkat semua kesejahteraannya,” sambungnya.

Menurutnya, kerja-kerja kolaboratif yang sebelumnya dilakukan saat respons kebencanaan di Sumatera kini dikonsolidasikan secara lebih sistematis dan terstruktur melalui Gerakan Indonesia Berdaya.

Pemerintah telah menyiapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama untuk menentukan lokus intervensi, sehingga program pemberdayaan lebih tepat sasaran.

“Dengan data yang sama, kita tahu di mana kantong-kantong kemiskinan berada. Upaya pemberdayaan ini diarahkan untuk mengangkat saudara-saudara kita dari miskin ekstrem menjadi rentan miskin, bahkan naik kelas menjadi mandiri,” jelasnya.

Sebanyak kurang lebih 300 lembaga filantropi, termasuk Human Initiative, Forum Zakat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, terlibat dalam forum multi-pemangku kepentingan ini.

Ini dikarenakan setiap lembaga memiliki peran dan lokasi intervensi yang telah dipetakan dalam matriks kerja bersama untuk memastikan efektivitas dan menghindari tumpang tindih program.

Pendekatan pemberdayaan yang diusung tidak lagi bertumpu pada bantuan karitatif semata, melainkan mendorong transfer aset produktif, peralatan usaha, peningkatan kapasitas, dan penguatan ekonomi keluarga.

Kedepannya bantuan sosial tetap diberikan kepada kelompok yang tidak produktif seperti lansia tunggal, sesuai amanat konstitusi, namun bagi masyarakat usia produktif diarahkan pada program yang berkelanjutan.

“Nah kita berharap betul, yang tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana kita merubah paradigma kita. Tidak dengan bantuan-bantuan sosial, dengan charity, tetapi lebih memberdayakan. Karena pemberdayaan ini akan lebih sustain,” kata Nunung.

Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap upaya pemberdayaan masyarakat pascabencana tidak hanya memulihkan kondisi sosial-ekonomi warga, tetapi juga memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.