JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Aksi) Irawadi menegaskan organisasinya merupakan wadah yang secara khusus menghimpun para kepala desa.

Pernyataan itu disampaikan saat Irawadi bersama jajaran pengurus Aksi melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

"Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan Aksi dengan organisasi yang berlabel desa lainnya," kata Irawadi.

Kehadiran organisasi yang berdiri pada 2022 tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurutnya, banyak kepala desa yang wilayah administrasinya berada di kawasan transmigrasi sehingga diperlukan sinergi dan dukungan dari Kementrans.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Rabu (11/2/2026), menyambut terbuka kunjungan tersebut. Ia menilai Aksi telah menerapkan manajemen organisasi modern,

"sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur yang rapi. Modernisasi, kata dia, menjadi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Wamentrans.

Ia menegaskan pentingnya kemitraan dengan kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai unsur lainnya. Kementrans, lanjutnya, terbuka terhadap keinginan Aksi untuk bersinergi. Ia juga membenarkan banyak desa berada di kawasan transmigrasi.

Di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, terdapat 1.231 desa. Sementara di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian terdapat 3.513 desa. “Bila desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan”, ujarnya.

Menurut Viva Yoga, program kerja Kementrans merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja.

Ia menyebut desa merupakan buah dari program transmigrasi. Sejak era Presiden Soekarno hingga kini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah”, ucapnya. “Lahirnya desa menunjukan ada pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Apabila Aksi mengembangkan program di luar lingkup Kementrans, Viva Yoga menyatakan pihaknya akan mengoordinasikan dengan kementerian terkait. Ia mengakui pembangunan berawal dari desa sehingga berbagai program kementerian berada di tingkat tersebut, meski tidak seluruhnya bersumber dari APBN.

Karena itu, langkah Aksi melakukan audiensi dengan Kementrans, setelah sebelumnya juga bertemu Kemendes dan PDT, dinilai strategis. “Aksi merupakan lembaga perjuangan dari kepala desa untuk memajukan wilayahnya”, ujarnya.