JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa ketahanan energi (energy security) harus menjadi landasan yang mendasari penyediaan kebutuhan energi, termasuk program transisi energi ke depannya.

Menurut Eddy, kebutuhan energi yang terus meningkat serta besarnya kebutuhan impor saat ini patut menjadikan ketahanan energi bagian dari ketahanan nasional yang sangat penting.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam Diskusi Terbatas Tim Energi Bimasena bersama Wakil Ketua MPR RI di The Bimasena, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Hadir dalam diskusi itu para pimpinan dan analis energi The Bimasena.

Eddy mengatakan forum seperti Bimasena Club sangat penting untuk menghimpun masukan, termasuk kritik, agar kebijakan energi nasional dapat disusun secara lebih komprehensif.

“Saya percaya apa yang kita bahas di sini harus didasarkan pada transparansi dan keterusterangan, agar kita bisa memperkaya wawasan sekaligus mendukung berbagai program di bidang energi yang saat ini menjadi prioritas nasional,” ujar doktor Ilmu Politik UI ini.

Ia menjelaskan, secara global batu bara masih menjadi sumber energi paling dominan, meskipun kontribusinya menurun menjadi sekitar 35 persen, terendah dalam 50 tahun terakhir. Sementara itu, gas bumi masih berperan besar dengan porsi sekitar 20 persen dalam bauran energi dunia.

Menurut Eddy, kondisi transisi energi global saat ini berlangsung tidak teratur (disorderly). Di satu sisi, penggunaan energi fosil masih meningkat, tetapi di sisi lain pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin, juga tumbuh pesat.

“Kita perlu melihat apakah yang terjadi sekarang benar-benar transisi energi atau hanya penambahan alternatif energi baru,” katanya.

Waketum PAN ini juga menyoroti dinamika geopolitik yang memengaruhi kebijakan energi dunia. Banyak negara kini lebih memprioritaskan kebutuhan energi domestik dibanding kerja sama multilateral, sehingga isu ketahanan energi menjadi tema besar secara global.
Investasi, Regulasi, dan Industrialisasi Energi

Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa kebutuhan investasi transisi energi Indonesia hingga 2040 diperkirakan mencapai 263 miliar dolar AS, dengan sekitar 190 miliar dolar AS dibutuhkan hingga 2034.

Menurut dia, besarnya kebutuhan investasi ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak negara juga berlomba mengembangkan energi terbarukan, sehingga terjadi persaingan dalam teknologi, bahan baku, SDM, hingga sumber pendanaan.

Eddy menekankan pentingnya agar pengembangan energi terbarukan juga mendorong industrialisasi dalam negeri, seperti industri panel surya, kabel, dan turbin, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, Eddy menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan untuk menarik investasi di sektor energi, termasuk migas. Ia mengingatkan bahwa fragmentasi perizinan dan lemahnya koordinasi antarlembaga sering menjadi hambatan dalam mempercepat eksplorasi sumber-sumber migas yang dibutuhkan.

Ke depan, pemerintah dan DPR juga tengah menyiapkan sejumlah legislasi untuk mendukung pengembangan energi, antara lain revisi Undang-Undang Migas, penyelesaian RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

Di akhir paparannya, Eddy menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi nasional, baik dari sisi kemampuan pembiayaan, kebutuhan masyarakat, maupun pemerataan akses listrik.

“Apapun yang kita lakukan dalam proses transisi energi, kita harus selalu menyeimbangkan antara biaya dan dampak iklim, serta memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga,” kata Eddy.