JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum Majeis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim membenarkan undangan terkait pertemuan dengan Presiden Prabowo hari ini. Ia mengatakan undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren.

"InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan," kata Sudarnoto dalam keterangannya dikutip laman resmi MUI di Jakarta.

Selain itu, ia mengungkapkan ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Menurutnya, pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Sudarnoto mengaku senang dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

Dia menilai pertemuan ini sangat penting untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan terus berlanjut.

"Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan Palestina," ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang  menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Kelima menteri itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (*)