JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan tujuh kepala desa di ruang kerjanya, Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi mengenai pembangunan desa.

Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyampaikan bahwa mereka mendapat undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pentingnya penerapan satu data desa.

Konsep satu data tersebut direncanakan terintegrasi dalam satu aplikasi yang menghimpun berbagai informasi, bantuan, dan subsidi dari sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi. Sistem ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih data dan program antarinstansi.

Viva Yoga menyambut baik kunjungan para kepala desa tersebut. Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. “Keberadaan desa sangat penting, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasukkannya dalam Asta Cita,” ujar Viva Yoga. Dalam visi dan misi tersebut ditegaskan komitmen membangun dari desa dan dari bawah guna pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Ia menjelaskan, pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari peran desa. Program transmigrasi yang telah berjalan sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, menurutnya, telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. “Mekarnya suatu daerah itu dimulai dari desa,” katanya.

Di kawasan transmigrasi, desa-desa berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi sentra tanaman pangan. Viva Yoga mencontohkan Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang berkontribusi sebagai lumbung pangan berkat tingginya produktivitas tanaman padi. Selain itu, banyak desa lain yang memiliki potensi unggulan di sektor buah-buahan, sayuran, hingga tanaman industri.

Menurutnya, Kementerian Transmigrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberdayakan desa-desa di kawasan transmigrasi. “Kami memberikan bantuan agar organisasi desa semakin berdaya dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya. Bantuan tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan tanggul. “Salah satu bentuk bantuan adalah pembangunan jalan desa agar akses perekonomian masyarakat menjadi lebih lancar,” tuturnya.

Viva Yoga juga menyoroti persoalan lain yang kerap dihadapi desa, yakni status kepemilikan lahan yang sering memicu sengketa. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, guna menyelesaikan persoalan lahan hingga tuntas dan memastikan kepemilikan masyarakat bersertifikat hak milik (SHM).

“Semua upaya ini kami lakukan agar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat terealisasi,” tegas Viva Yoga.