JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj tengah berupaya mengintegrasikan kepentingan jemaah haji dan pemberdayaan ekonomi nasional, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk memperkuat transformasi layanan haji, Ditjen PE2HU Kemenhaj mendorong pemanfaatan produk nasional, mulai dari beras, bumbu masak, makanan siap saji hingga berbagai produk UMKM untuk memnuhi kebutuhan penyelenggaraan Haji 2026.

Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa dana penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat berlapis, tidak hanya bagi jemaah, tetapi juga bagi perekonomian dalam negeri.

“Harapan Presiden dan Menteri jelas, dana haji tidak hanya terserap di Arab Saudi, tetapi sebagian besar bisa dirasakan masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan UMKM,” ujar Jaenal Effendi di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, lanjutnya, Kemenhaj memaksimalkan penggunaan bumbu khas Indonesia dan makanan siap saji (ready to eat/RTE) untuk konsumsi jemaah, khususnya di Armuzna.

Sebanyak 22 jenis bumbu bercita rasa Indonesia dengan kebutuhan lebih dari 400 ton serta sekitar 3,9 juta paket RTE disiapkan oleh pelaku usaha nasional yang telah memenuhi standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

“Produk ini telah melalui uji cita rasa dan keamanan pangan. Selain meningkatkan kenyamanan jemaah, ini juga membuka pasar ekspor nyata bagi UMKM kita,” jelasnya.

Nilai ekonomi dari pengadaan bumbu tahun ini diperkirakan mencapai Rp63 miliar, sementara RTE berpotensi menciptakan perputaran ekonomi dalam skala jutaan riyal.

Dia mengatakan bahwa Kemenhaj juga tengah menginisiasi ekspor beras Indonesia untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji, seiring dengan kondisi surplus panen nasional.

“Indonesia surplus lebih dari dua juta ton beras. Sudah saatnya beras Indonesia hadir di dapur haji, agar jemaah bisa mengonsumsi beras yang sesuai selera dan kualitas yang mereka kenal,” kata Jaenal.

Koordinasi telah dilakukan dengan Bulog, Kementerian Pertanian, serta importir dan dapur penyedia layanan konsumsi haji di Arab Saudi untuk memastikan aspek harga, kualitas, dan keberlanjutan pasokan.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, Kemenhaj RI juga mengembangkan platform oleh-oleh haji yang memungkinkan jemaah membeli produk UMKM sebelum keberangkatan, dengan pengiriman langsung ke rumah masing-masing.

Produk yang dikembangkan meliputi kurma lokal dari NTB dan Pasuruan, tasbih, sajadah, hingga aneka produk kerajinan dan makanan khas daerah. “Tujuannya, jemaah lebih nyaman dan UMKM mendapatkan kepastian pasar,” ujar Jaenal.

Untuk mendukung program tersebut, lanjutnya, Kemenhaj akan menggelar Expo UMKM Oleh-Oleh Haji di Indonesia dengan pembagian wilayah barat, tengah, dan timur.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan jemaah di Tanah Suci, Kemenhaj juga menyiapkan tenan UMKM di lobi hotel jemaah di Mekkah dan Madinah. Sekitar 280 hotel akan dimanfaatkan sebagai ruang layanan yang menyediakan makanan dan produk khas Indonesia.

Sebagai penguatan kelembagaan, Ditjen PE2HU membentuk tiga fungsi utama, yaitu pengendalian keuangan haji, pengendalian kemitraan, dan pengendalian standardisasi produk, guna memastikan seluruh layanan berjalan tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kemenhaj menargetkan platform ekosistem ekonomi haji dapat diluncurkan pada awal Februari, sebagai sarana business matching dan integrasi layanan haji dan umrah berbasis ekonomi nasional.