JAKARTA - Transformasi digital dan perkembangan teknologi global tidak otomatis membawa manfaat bagi semua orang, terutama jika tidak dibarengi kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif. Tanpa langkah tersebut, perubahan dunia kerja justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).

Menurut Menkomdigi, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata ancaman hilangnya lapangan pekerjaan akibat teknologi. Yang lebih krusial adalah kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya.

Meutya mengutip laporan Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meski 92 juta peran lama akan tergeser. Perubahan ini menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital.

Namun Meutya menegaskan bahwa potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika investasi keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.

Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan kemajuan teknologi meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat daya saing nasional, bukan menciptakan jurang baru di masyarakat.

“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” kata Meutya.

Meutya menegaskan bahwa dekade ini akan menjadi periode penentu bagi arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan. Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” ujarnya.

Sesi diskusi ini turut menghadirkan Founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO dan Co-Founder Teach For All Wendy Kopp. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan untuk membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.