Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (dua dari kiri) dalam konferensi pers usai membuka acara Workshop Global Knowledge Exchange on Community-Driven Approaches for Resilience yang diselenggarakan Kemendes PDT bekerja sama dengan Bank Dunia di Jakarta, pada Senin (19/1) (Foto: Vaza/Katakini.com)
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui bahwa literasi ketahanan iklim di desa-desa Indonesia masih berada pada kondisi rentan.
“Kami akui, literasi tentang ketahanan iklim di desa hari ini masih rentan,” ujar Mendes Yandri saat melakukan konferensi pers usai acara pembukaan Workshop Global Knowledge Exchange on Community-Driven Approaches for Resilience yang diselenggarakan Kementerian Desa PDT bekerja sama dengan Bank Dunia di Jakarta, pada Senin (19/1).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena desa merupakan wilayah yang paling terdampak ketika perubahan iklim memicu bencana.
Ia mencontohkan, peristiwa pada akhir 2025 lalu, ketika ribuan desa di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terdampak bencana alam.
“Bahkan desa banyak yang hilang, hilang sama sekali,” kata Mendes Yandri.
Mendes Yandri memandang lokakarya internasional ini sebagai ruang untuk merumuskan sistem yang konstruktif agar desa tidak hanya memahami isu iklim, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi.
“Bagaimana melalui lokakarya ini kita cari cara dan sistem yang konstruktif untuk memastikan desa paham, mau, dan menjadi pelaku utama dalam menghadapi perubahan iklim,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ketika dampak iklim terjadi, masyarakat desa menjadi kelompok pertama yang merasakan akibatnya, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, keterlibatan seluruh unsur desa dinilai penting dalam membangun ketahanan bersama.
“Yang paling merasakan dampak itu desa,” ucap Mendes Yandri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga menyebut perlunya keterlibatan lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga desa.
“Semua pihak harus bersatu padu, termasuk kepala desa, BPD, perangkat desa, dan warganya,” tegas Mendes Yandri.
Kolaborasi dengan Bank Dunia ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman bahwa isu iklim merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar agenda seremonial.
“Ini bukan hanya sekadar bahasa basi, bukan sekadar seremonial, tapi benar-benar kita kawal,” kata Yandri.
Harapan dari acara ini adalah penguatan literasi dan program ketahanan iklim di desa merupakan kepentingan nasional. Menurutnya, keberhasilan desa dalam menghadapi perubahan iklim akan menentukan daya tahan Indonesia secara keseluruhan di masa depan.