JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menyampaikan Indonesia kini tengah berada pada fase krusial dalam merespons dampak nyata perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat, terutama melalui meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah.

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno saat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bertemu Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi dalam rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi.

Kepada Menteri Amna dan jajaran stakeholders UEA bidang Iklim dan Energi Terbarukan, Eddy menyampaikan bahwa sebagai Pimpinan MPR dirinya terus berupaya mempercepat pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk memastikan kebijakan iklim di Indonesia berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan, bagi Indonesia perubahan iklim adalah isu lingkungan yang terkait erat dengan persoalan pembangunan berkelanjutan yang menyentuh aspek ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,” kata Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/1).

“RUU ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu,” lanjutnya.

Dalam konteks itulah, Eddy menilai dialog dengan Uni Emirat Arab menjadi penting, mengingat negara tersebut memiliki pengalaman dalam mengembangkan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.

Waketum PAN ini menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target NZE 2060 sekaligus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim,” tutupnya.