WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (16/1) waktu setempat, membuka kemungkinan penerapan tarif terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan rencana Washington terkait Greenland.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah agenda di Gedung Putih.

"Saya mungkin akan mengenakan tarif terhadap negara-negara jika mereka tidak mendukung (rencana) Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional," kata Trump.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom yang berada dalam Kerajaan Denmark. Meski memiliki pemerintahan sendiri, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di bawah kendali Kopenhagen. Amerika Serikat juga diketahui memiliki pangkalan militer strategis di pulau tersebut.

Sejak kembali menduduki kursi presiden pada 2025, Trump berulang kali menegaskan keinginannya agar AS dapat “mendapatkan” Greenland, dengan alasan kepentingan strategis dan keamanan nasional.

Ketegangan pandangan mengenai masa depan Greenland masih terus berlanjut. Hal ini mencuat usai pertemuan pejabat tinggi Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland yang digelar pada Rabu (14/1).

Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen serta Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di Gedung Putih.

Ancaman tarif terkait Greenland menambah daftar panjang kebijakan perdagangan agresif pemerintahan Trump. Selain tarif besar-besaran yang diumumkan pada 2025, AS juga menggunakan atau mengancam penggunaan tarif untuk berbagai isu lain, mulai dari upaya membendung peredaran fentanil, sanksi terhadap Iran, perselisihan hak air dengan Meksiko, hingga sejumlah kebijakan nonkonvensional lainnya.