JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik) menyoroti gelombang pengangguran dan lesunya pasar kerja di awal tahun 2026.

Hal itu merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus sebesar 4,85 persen.

Menurut dia, salah satu faktor terjadinya kondisi tersebut adalah pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal sektor manufaktur tersebut, kata dia, dapat menciptakan jumlah pekerja formal lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, dengan total tenaga kerja formal sekitar 60 persen di sektor manufaktur. 

Politikus PKB ini juga merujuk rilis akhir tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beberapa waktu lalu yang menyoroti banyaknya generasi muda menganggur atau tidak bekerja. Menurutnya, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah  bagi Indonesia.

"Karenanya program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2026 di sektor ekonomi kreatif agar dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (9/1).

Nunik menyebut KUR yang bisa sampai Rp500 juta diharapkan dapat mendorong mereka ke pasar nasional untuk terus didorong ke pasar global.

Selain pengembangan sektor ekonomi kreatif, Ketua DPW PKB Lampung itu menyatakan perlunya penguatan kebijakan agar sektor UMKM yang masih terbukti sangat efektif mengatasi pengangguran di Indonesia.

Dia mengungkapkan bila keberadaan UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (lebih dari 60 persen), memberdayakan masyarakat lokal, mendorong kewirausahaan, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru.

"Realitasnya hari ini menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penampung tenaga kerja informal terbesar, namun dengan produktivitas yang rendah dan daya saing yang terbatas," katanya.

Meski demikian, Nunik mengingatkan bahwa membangun kewirausahaan di Indonesia tidak bisa sekadar mengandalkan slogan melainkan perlu intervensi nyata melalui pendidikan vokasi, inkubasi bisnis, akses pembiayaan yang inklusif, serta kebijakan yang mendorong UMKM agar mampu masuk rantai pasok formal.

"Lewat intervensi kebijakan yang tepat kita berharap UMKM dapat benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi, bukan sekadar penopang sementara di tengah keterbatasan lapangan kerja," tegasnya.