JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno memenuhi undangan Masdar Clean Energy, perusahaan terbesar bidang energi terbarukan dari Uni Emirat Arab.

Kehadiran Eddy Soeparno yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Judha Nugraha disambut langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Masdar Abdulaziz Alobaidli dan Head of Development and Investment Masdar Fatimah Al Suwaidi

Dalam pertemuan yang digelar di kantor pusat Masdar di Masdar City, Abu Dhabi ini, COO Masdar Abdulaziz Alobaidli menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Eddy Soeparno. Ia menyampaikan komitmen Masdar untuk terus memperluas dan mengembangkan investasi energi terbarukan di Indonesia.

"Investasi Masdar di PLTS terapung Cirata sudah berjalan dengan baik dan karena itu kami berkomitmen memperluas cakupan investasi energi terbarukan di Indonesia. Apalagi kami juga mengetahui bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia hingga 10 GW," ungkap Abdulaziz Alobaidli.

Karena itu, Abdulaziz berharap regulasi dan berbagai aturan untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia bisa semakin ramah dan terbuka bagi investasi.

"Karena itu kami berharap bisa berkolaborasi dengan Bapak Wakil Ketua MPR Pak Eddy Soeparno untuk bersama-sama memastikan bauran energi terbarukan di Indonesia semakin besar dan mempercepat rangkaian transisi energi di Indonesia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan menyambut gembira keinginan besar Masdar di sektor energi terbarukan hingga mencapai 10 GW.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus berupaya mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai komitmen beliau mewujudkan kedaulatan energi sekaligus upaya memastikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan kesiapan memfasilitasi Masdar jika membutuhkan dukungan dari aspek legislasi dan kebijakan.

"Kami di MPR menjadi titik temu dan policy enabler berbagai pihak agar regulasi dan juga implementasi kebijakan bidang energi terbarukan bisa berjalan dengan baik, cepat, dan terbuka terhadap investasi," ungkapnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa fokusnya saat ini adalah mengesahkan beberapa regulasi terkait, seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), RUU Kelistrikan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

"Khusus RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini menjadi upaya kami memperjuangkan agar segera disahkan karena dampak perubahan iklim yang sudah di depan mata kita. Melalui RUU ini kami juga berharap menjadi bagian dalam upaya mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia," tutupnya.