JAKARTA - Somalia, menolak secara tegas apa yang digambarkannya sebagai langkah melanggar hukum oleh Israel untuk mengakui wilayah separatisnya, Somaliland, sebagai negara merdeka, menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayahnya.

Dalam siaran pers Jumat (27/12/2025), Kantor Perdana Menteri menegaskan kembali "komitmen mutlak dan tak tergoyahkan pemerintah terhadap kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas wilayahnya," dengan mengutip Konstitusi Sementara Somalia, Piagam PBB, dan Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika sebagai landasan hukumnya.

"Pemerintah Federal Somalia secara kategoris dan tegas menolak serangan yang disengaja terhadap kedaulatannya dan langkah melanggar hukum oleh Israel yang bermaksud mengakui wilayah utara Somalia," kata pernyataan itu.

Pernyataan itu menekankan bahwa "Wilayah Somaliland adalah bagian integral, tak terpisahkan, dan tak dapat dicabut dari wilayah kedaulatan" Somalia.

"Tidak ada aktor eksternal yang memiliki wewenang atau kedudukan untuk mengubah persatuan atau konfigurasi teritorialnya," tambah pernyataan itu, seraya memperingatkan bahwa "setiap deklarasi, pengakuan, atau pengaturan" yang menantang status ini adalah "batal, tidak sah, dan tanpa efek hukum atau politik apa pun berdasarkan hukum internasional."

Pemerintah juga menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina, dengan mengatakan Somalia "dengan tegas menolak pendudukan, pengusiran paksa, rekayasa demografis, dan perluasan pemukiman."

"Somalia tidak akan pernah menerima menjadikan rakyat Palestina tanpa kewarganegaraan," kata pernyataan itu.

Pernyataan itu juga memperingatkan terhadap pendirian pangkalan militer asing yang dapat menyeret negara itu ke dalam "konflik proksi atau mengimpor permusuhan regional dan internasional."

Pernyataan itu mengatakan tindakan seperti pengakuan Tel Aviv berisiko "merusak perdamaian dan stabilitas regional" dan "memperburuk ketegangan politik dan keamanan" di Tanduk Afrika, Laut Merah, dan Teluk Aden.

Pernyataan itu memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat "menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi kelompok teroris untuk mengeksploitasi ketidakstabilan politik."

Pemerintah Somalia mendesak komunitas internasional untuk "bertindak secara bertanggung jawab" dan menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip non-intervensi.

Pernyataan itu juga menyerukan warga Somalia untuk tetap "bersatu, waspada, dan teguh" dalam mempertahankan kedaulatan dan perbatasan negara.

Pemerintah menegaskan akan mengambil "semua langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan" untuk mempertahankan perbatasan yang diakui secara internasional.

Sebelumnya pada hari yang sama, Israel mengakui wilayah Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Somaliland, yang tidak memiliki pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat tidak dapat mengendalikan wilayah tersebut, dan kepemimpinannya tidak dapat memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya.

Pemerintah Somalia menolak untuk mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, dan memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan Somalia.

Sumber: Anadolu