JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti dampak memburuknya perubahan iklim semakin meluas melanda Indonesia. Setelah sebelumnya terjadi banjir besar di Bali, Aceh, Sumbar, dan Sumatra, kini banjir rob kembali melanda Jakarta dan pesisir Pulau Jawa.

Bagi Waka MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, situasi saat ini sudah bukan lagi perubahan iklim, tetapi sudah mengarah pada situasi krisis iklim. Hal tersebut disampaikkannya dalam acara Leadership Forum yang diadakan di Jakarta, Senin (8/12).

“Hingga hari ini bencana telah merenggut 940 jiwa dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp 2,2 triliun, terutama pada infrastruktur dan perumahan. Tragedi ini tidak hanya memperlihatkan dahsyatnya kondisi alam, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Eddy dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (9/12).

Karena itu Eddy Soeparno menegaskan pentingnya manajemen krisis di pemerintah dalam upaya menghadapi semakin memburuknya dampak perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim ini sudah harus diantisipasi dengan manajemen krisis dan tidak bisa lagi dengan manajemen business as usual,” kata Eddy lagi.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, langkah penting dan prioritas adalah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, terutama untuk menghentikan pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan praktik perusakan lingkungan lainnya.

“Keselamatan rakyat adalah mandat konstitusi dan karena itu harus menjadi prioritas baik sebelum bencana terjadi dan bahkan pencegahan sebelum terjadinya bencana.”

“Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan adanya efek jera bagi siapa pun yang melanggar,” tambahnya.

Waketum PAN ini juga mendorong reforestasi dan pemulihan ekosistem hutan, khususnya yang gundul akibat pembalakan, untuk meningkatkan daya serap air, mengurangi potensi banjir, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan rawan.

“Selain itu, perlu dorongan khusus untuk menurunkan emisi karbon melalui percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan, waste-to-energy, serta implementasi CCS ke depannya,” lanjutnya.

Eddy menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan transisi energi sebagai bagian penting dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi hijau.

“Karena itu kami mendorong agar ke depan tata kelola transisi energi diperkuat, investasi diarahkan pada solusi rendah karbon, dan kebijakan mitigasi bencana terintegrasi dengan agenda transisi energi,” tutupnya.