Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Deklarasi Pencanangan Zona Integritas, di Oproom Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025) (Foto: Humas Kemendes PDT)
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Kementerian yang dipimpinnya terbebas dari praktik jual beli jabatan maupun budaya nepotisme dan sejenisnya.
Menurutnya, integritas jabatan yang terbebas dari praktik korupsi sangat penting karena menjadi landasan utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan berkeadilan di setiap lingkungan kerja.
"Jadi siapa pun yang jadi pejabat, mau eselon satu, eselon dua, eselon tiga atau posisi yang lain, sudah kami pastikan tidak ada lagi jual beli jabatan. Jadi kalau masih ada yang mengatasnamakan Saya dan Pak Wamen, gak usah tergoda, gak ada itu," kata Mendes Yandri saat memberi arahan dalam Deklarasi Pencanangan Zona Integritas, di Oproom Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Mendes Yandri juga berharap agar para pejabat di lingkungan Kemendes PDT jujur dan amanah. Sebab pejabat yang berintegritas membantu menjaga perdamaian dan kohesi sosial dengan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan bersama.
Ia juga meminta para pejabatnya menerapkan nilai transparansi dan akuntabilitas. Sebab hal itu penting untuk menjadi landasan tata kelola yang baik, membangun kepercayaan publik, menekan korupsi, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan.
"Tujuannya adalah, biar bapak-ibu tidak punya beban Pak. Saya dan Pak Wamen cuma mengharapkan kinerja, transparansi, dan bebas korupsi seperti yang saya tegaskan tadi," papar mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
"Jadi kalau kita lakukan, insyaallah nilai yang tadi 81,99 itu bisa kita naikkan. Dari A minus jadi A plus, atau jadi AA, masak orang lain bisa kita nggak bisa?," imbuhnya.
Untuk itu, Menteri asal Bengkulu Selatan ini berharap agar jajarannya dapat memperbaiki kekurangan dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperjuangkan Asta Cita Presiden Prabowo khususnya di poin ke-6 tentang membangun dari desa.
"Karena kita tidak punya kepentingan, kecuali memperjuangkan asta cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," kata dia.