JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terbaru langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

“Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak bencana dan kebutuhan di bidang pendidikan,” ucap Mendikdasmen di Jakarta, Senin (8/12).

Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 memberikan dampak sangat besar terhadap sektor pendidikan. Hingga 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan terdampak secara langsung.

Mempertimbangkan skala kerusakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama pemulihan, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat.

Di tengah tantangan tersebut, Kemendikdasmen menekankan bahwa pemulihan pendidikan bukan kerja satu pihak saja. Gotong royong, atau partisipasi semesta, menjadi landasan utama percepatan penanganan. Koordinasi multipihak dilakukan melalui kerja bersama Pos Pendukung Nasional BNPB di tiga provinsi terdampak, koordinasi dengan Kemenko PMK, serta jejaring klaster penanggulangan bencana lainnya. Di lapangan, UPT Kemendikdasmen maupun satuan kerja pusat juga ditugaskan untuk pendampingan agar langkah pemulihan berjalan baik.

“Kami juga telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota terdampak, yang menghasilkan beberapa langkah penting, di antaranya validasi data kerusakan, percepatan pemulihan pembelajaran, distribusi bantuan secara berjenjang, penetapan klasifikasi kerusakan sekolah untuk menentukan intervensi prioritas, serta fleksibilitas penjadwalan pembelajaran dan ujian sekolah sesuai kondisi setiap daerah,” urai Mendikdasmen.

Sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang tersedia mencakup Rp21,1 miliar dana tanggap darurat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan di area terdampak. 

Di Sumatra Barat, bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi GTK serta peserta didik korban meninggal dan luka berat telah disalurkan. Di Aceh, bantuan Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten yang terdampak yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun.

Sementara itu, di Sumatra Utara, Rp220 juta telah disalurkan untuk mendukung pemulihan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Bantuan logistik seperti tenda kelas darurat, paket perlengkapan belajar, paket kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak juga terus didistribusikan.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan penyelenggaraan pembelajaran, Mendikdasmen menyampaikan, “Mulai 8 Desember 2025, kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, kegiatan dukungan psikososial dengan serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan.”

Untuk jangka menengah dan panjang, Kemendikdasmen kembali menegaskan pentingnya penguatan program SPAB sebagai fondasi kesiapsiagaan satuan pendidikan di daerah rawan bencana. Penguatan dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana aksi kedaruratan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penguatan mekanisme kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terputus, sekalipun dalam kondisi bencana. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyaluran bantuan darurat, penguatan program SPAB, dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah terus bekerja agar layanan pendidikan dapat pulih dengan lebih cepat dan lebih tangguh di masa mendatang.